Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan upaya Kejaksaan Agung RI dalam merampungkan berkas perkara milik tersangka Jaksa Pinangki Sirna Kumalasari untuk segera disidangkan.
Pinangki terseret dalam sengkarut kasus Djoko Tjandra terkait penerimaan suap dalam kasus penerbitan Fatwa Hukum di Mahkamah Agung (MA).
"ICW mempertanyakan pelimpahan berkas Kejaksaan Agung terhadap perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terutama terkait kelengkapan proses penyidikan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhan saat dihubungi, Kamis (17/9/2020).
Kurnia mengatakan, ada dua catatan dari ICW perihal kasus Jaksa Pinangki di Kejagung RI. Pertama, yakni mempertayakan apakah Kejaksaan Agung sudah mendalami ihwal kemungkinan akan adanya 'orang besar' di balik Jaksa Pinangki.
"Sebab, mustahil seorang Djoko Tjandra, buronan kelas kakap, langsung begitu saja percaya kepada Pinangki," ucap Kurnia.
Menurut Kurnia, bila mengikuti alur perkembangan penyidikan, Pinangki diketahui membantu Djoko Tjandra dalam mengurusi fatwa di Mahkamah Agung.
"Lebih lanjut, apakah Kejaksaan sudah mendeteksi bahwa ada dugaan oknum internal MA yang bekerjasama dengan Pinangki untuk membantu urusan tersebut?" kata Kurnia.
Maka itu, ICW masih mendorong lembaga antirasuah berani mengambil alih kasus sengkarut Djoko Tjandra. Apalagi kasus ini sudah melibatkan oknum penegak hukum di Polri maupun Kejagung.
"ICW masih konsisten untuk mendorong agar KPK berani mengambil alih penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung dan Kepolisian," tutup Kurnia.
Baca Juga: Gratifikasi Jaksa Pinangki, Kejagung: Anak Buah Djoko Tjandra Sudah Dicekal
Menuju Sidang
