PM Pakistan Ingin Pelaku Pemerkosaan Dihukum Gantung, Aktivis Menentang

Kamis, 17 September 2020 | 13:34 WIB
PM Pakistan Ingin Pelaku Pemerkosaan Dihukum Gantung, Aktivis Menentang
Mantan bintang kriket, Imran Khan menjadi Perdana Menteri Pakistan. (Shutterstock)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyerukan hukuman gantung di depan publik atau kebiri kepada pelaku pemerkosaan, namun hal itu ditentang oleh aktivis.

Menyadur Arab News, Kamis (17/9/2020) Imran Khan berencana memberikan hukuman yang lebih keras kepada pelaku pemerkosa, setelah kasus seorang ibu menjadi korban di provinsi Punjab minggu lalu.

Wanita tersebut diserang setelah mobilnya kehabisan bensin pada Kamis dini hari di jalan raya nasional saat dia akan pergi ke Gujranwala bersama anak-anaknya.

Insiden itu memicu kemarahan di seluruh Pakistan, di mana kasus pemerkosaan masih tinggi dan banyak yang tidak dilaporkan.

Perdana menteri mengatakan kepada sebuah program televisi pada hari Senin bahwa dia ingin pelaku pemerkosa dieksekusi di depan umum atau dikebiri secara kimiawi.

"Dalam opini saya, seharusnya para pemerkosa itu dihukum mati di depan umum. Namun sayangnya, kami diminta tak melakukannya," kata Imran Khan.

Namun opini tersebut mendapat kritik dari berbagai kalangan yang berpandangan Pakistan harus mengubah pengadilan dan budaya dalam masyarakat.

"Di sebagian besar negara yang mengizinkan kebiri secara kimiawi, ini hanya dilakukan dengan cara yang diatur terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dan dengan berkonsultasi dengan dokter dan psikolog," kata Reema Omer, penasihat hukum Komisi Ahli Hukum Internasional Asia Selatan, kepada Arab News.

Omer menambahkan jika hukuman yang diberikan seringkali bersifat sukarela dan syarat bagi pelanggar untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Baca Juga: Seorang Transgender di Pakistan Tewas jadi Korban Penembakan

"Tujuannya adalah rehabilitasi dan untuk menghindari pelanggaran berulang. Ini tidak dipandang sebagai hukuman teladan untuk semua jenis pelanggaran seksual, seperti yang disarankan perdana menteri," ujar Omer.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI