Infografis
Suara.com - Komisaris Utama PT. Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi pembicaraan hangat setelah buka-bukaan kondisi tata kelola internal Pertamina.
Kritik Ahok untuk membenahi tata kelola internal Pertamina didukung penuh oleh politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul. Ruhut ingin kepada mantan gubernur Jakarta itu maju terus dan tidak usah menanggapi kalangan yang merasa kebakaran jenggot atas sepak terjang Ahok di perusahaan minyak dan gas negara.
"Ahok maju terusssssss menuju Indonesia maju, biarkan mereka marah-marah mendengar ucapanmu selama untuk kebaikan Pertamina. Ocehan mereka seperti merasakan nikmatnya korek kuping pakai kapas yang paling lembut dan bersih, salamku dari NTB yang indah, kerukunan umat beragamanya," kata Ruhut melalui akun Twitter.
Di antara tokoh yang menanggapi Ahok adalah anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. Ucapan Ahok yang disoal Fadli Zon ketika mengatakan: "Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini,” kata Ahok channel YouTube POIN.
Baca Juga: Ustaz yang Dulu Dijuluki Kadrun Ceramahi Ahok: Anda Tak Bikin Gaduh Negeri
Terminologi kadrun dianggap Fadli Zon rasis dan bisa memecah belah. "Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah. Atau mungkin memang sengaja?" kata wakil ketua umum Partai Gerindra itu.
Ruhut memprotes kalangan yang dinilainya baru bereaksi ketika term kadrun diucapkan oleh Ahok. Padahal, kata Ruhut, ada term lain yang diucapkan pukan pada tempatnya, tetapi tidak ada yang menyoal.
"Giliran Ahok si ijonk marah karena sebut kadrun. Eh komunikasinya rasislah, dasar pakai kaca mata kuda, giliran yang selama ini mengobral menyebut nyebut kafir bukan hanya karena bukan seiman, bahkan yang seimanpun dikatakan kafir tidak pada tempatnya, eh belagak bego ngaca dong," kata Ruhut.
Kadrun terkenal dengan kepanjangan kadal gurun. Terminologi ini menjadi tenar setelah hajatan pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2012 sampai pemilu presiden tahun 2019. Sebutan ini terkenal menyusul ramai penggunaan kata kampret dan cebong -- term untuk kelompok pro dan oposisi.
Sebelumnya, Ahok buka-bukaan lewat channel YouTube POIN. Dia mengkritik tata kelola BUMN, khususnya internal Pertamina.
Baca Juga: Ahok Singgung Kadrun, Coba Tebak Roy Suryo dan Fadli Zon Reaksinya Gimana?
Di antara statement yang memancing perhatian, Ahok mengatakan menolak kalau ada yang menunjuknya menjadi direktur utama Pertamina karena akan ada yang ribut.
"Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini,” ujar Ahok.
Atas berbagai kelemahan yang ada, Ahok mengusulkan sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan saja, lalu pemerintah membentuk super holding semacam Temasek di Singapura.
Jangan buru mau jadi super holding
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN sedang fokus memperbaiki supply chain atau rantai pasok di Indonesia melalui klasterisasi dan sub-holding sebelum memikirkan ide super holding BUMN.
"Kita jangan buru-buru mau super holding, itu ide besar memang. Tapi kita lihat dulu apakah ini efektif gak, sekarang ini kan masih sendiri-sendiri. Jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding," ujar Arya Sinulingga menanggapi komentar Ahok soal super holding.
Menurut Arya, hal yang penting bagi BUMN saat ini adalah memperbaiki rantai pasok dengan membentuk klaster dan subholding BUMN.
"Artinya suplai chain yang ada itu in line, makanya kita bentuk namanya klaster-klaster, ada juga subholding," katanya.
Saat ini, rantai pasok antara BUMN belum jalan dengan baik. "Bagaimana kita mau buat super holding kalau belum jalan dengan baik," ucapnya.
Arya menyebutkan klaster pertanian untuk membangun rantai pasok dari hulu ke hilir antara BUMN satu dengan lainnya. Selain itu, lanjut Arya, klaster farmasi-kesehatan dengan menggabungkan rumah sakit BUMN.
"Jadi itu mimpi besar kita ada super holding, tapi kita pastikan dulu semua jalan dulu. Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) ingin memastikan semua jalan dulu end to end suplai chain antar BUMN-BUMN itu, kita sampaikan juga di DPR mengenai strategi kita terkait klaster-klaster. DPR melihat itu adalah cara langkah kita bisa dapatkan kondisi saat ini yang terbaik," kata Arya.
Pernyataan Ahok sebagai kritik
Pakar ekonomi energi dari Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman memberikan apresiasi terhadap langkah Ahok dalam memberikan kritik internal korporasi.
"Kami mengapresiasi langkah Ahok, maju terus saja, libas," kata Yusri di Jakarta yang dikutip dari Antara, Rabu (16/9/2020).
Yusri juga mengungkapkan keganjilan bagaimana Pertamina tidak menurunkan harga BBM disaat harga minyak dunia tengah anjlok drastis.
Sejak awal April hingga Juni 2020, Yusri berhipotesis bahwa stagnan Pertamina tidak menurunkan harga BBM sepeserpun ketika harga minyak dunia pada posisi terendah selama 43 tahun terakhir karena telah terjadi inefisiensi di proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir.
Yusri juga mengatakan Ahok bisa mengambil langkah tegas di Pertamina, sebab di posisi jabatan komisaris utama, Ahok memiliki beberapa aturan yang dapat mengarahkan Pertamina memberikan evaluasi terhadap kinerja.
Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 tentang tugas seorang komisaris BUMN, yakni mengawasi dan menasehati direksi, serta tugas dan wewenangnya komisaris lebih lengkap dan detail diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
"Sangat bisa melakukan tindakan semua itu, atau paling tidak dia bisa membuat rekomendasi dari dewan komisaris ditujukan kepada menteri BUMN untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris di holding dan sub holding serta "dicucu" dan "cicitnya" yang telah terlanjur menempatkan orang yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas serta tidak kredibel," ujarnya.
