Infografis
Suara.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penarikan rem darurat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta memunculkan berbagai silang pendapat dari sejumlah pihak.
Pasalnya, ketetapan Gubernur DKI Jakarta ini dinilai tidak dilakukan dengan koordinasi secara menyeluruh. Hal ini senada dengan Mardani Ali Sera yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sering terlihat tidak sinkron.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Satgas Covid-19 harus diperbaiki.
"Sering terlihat dari beberapa statement yang dikeluarkan Pemprov dan Pempus ada ketidaksinkronan kebijakan," ujarnya, Rabu (16/9/2020).
"Harmonisasi antara Pempus-Satgas-Pemda harus diperbaiki," sambung Mardani lewat akun Twitternya.
Dalam cuitannya, Mardani juga tampak heran kenapa bisa terjadi silang pendapat antara Pempus dan Pemprov DKI Jakarta. Padahal Satgas Covid-19 sendiri menyatakan bahwa Pemprov DKI selalu konsultasi terkait kebijakan yang diambil.
Lebih lanjut lagi, Mardani mengatakan bahwa masyarakat telah merasa lelah melihat silang pendapat yang bukan sekali dua kali terjadi.
"Masyarakat lelah melihat silang pendapat yang kerap terjadi. Padahal Pemprov DKI selalu koordinasi ke Pempus melalui Satgas dan ini turut diakui oleh Pak Doni. Kecuali Jika Pempus tidak mengakui Satgas sebagai lembaga formal," ungkap Mardani.
Menurut Politisi PKS ini, pemimpin harus berani mengambil keputusan tegas, khususnya yang terkait dengan keselamatan dan nyawa masyarakat, termasuk soal Covid-19.
Baca Juga: Tambah 1.505 Orang, Pasien Covid DKI Pecah Rekor di Hari ke-3 PSBB Jilid II
"Pelajaran lain yang bisa diambil, pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan yang tegas. Terlebih apabila itu menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat," jelasnya.
