Ustaz yang Dulu Dijuluki Kadrun Ceramahi Ahok: Anda Tak Bikin Gaduh Negeri

Siswanto Suara.Com
Kamis, 17 September 2020 | 07:15 WIB
Ustaz yang Dulu Dijuluki Kadrun Ceramahi Ahok: Anda Tak Bikin Gaduh Negeri
Ustaz Hilmi Firdausi [Twitter Hilmi Firdausi]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pendakwah Hilmi Firdausi menceramahi Komisaris Utama PT. Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama gara-gara menggunakan terminologi kadrun ketika mengkritik tata kelola internal Pertamina.

Ternyata bukan hanya anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon yang menyebut ucapan Ahok itu rasis. Hilmi juga menganggap demikian.

"Saya kira cuma buzzer yang ngomong kadrun, ternyata selevel komut BUMN yang digaji besarpun rasis sekali. Anda ditugaskan bawa perusahaan untung besar, bukan rugi besar... apalagi cuma sekedar mulut besar. Ayolah, coba bicara yang baik, minimal walau belum berprestasi, anda tak membuat gaduh negeri," kata pendiri Sekolah Islam Terpadu Daarul Fikri dan pengasuh PAA Yatim Dhuafa Assa’adah yang dikutip Suara.com dari Twitternya.

Cara berkomunikasi Ahok juga dikritik oleh Fadli Zon. Pakar telematika Roy Suryo juga ikut angkat suara.

Baca Juga: Ahok Singgung Kadrun, Coba Tebak Roy Suryo dan Fadli Zon Reaksinya Gimana?

"Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah. Atau mungkin memang sengaja?" kata Fadli Zon.

Sedangkan Roy Suryo menilai pernyataan Ahok menunjukkan kebanyakan tingkah.

"Tweeps, begini ini kalau dalam kearifan lokal bahasa daerah disebut sebagai "Durung dadi uwong, sebab ora nggenah. Mesti isone mung kokehan polah lan gawe bubrah." Belum jadi Manusia, karena tidak benar (baca: waras), pasti bisanya cuman kebanyakan tingkah dan bikin rusak," kata Roy Suryo.

Ngomong-ngomong soal istilah kadrun, Hilmi Firdausi dulu juga pernah dijuluki sejumlah netizen sebagai ustaz kadrun. Awalnya, Hilmi Firdausi tidak mau menanggapi, tetapi suatu hari dia membalas mereka dengan gayanya yang santun.

"Baiklah, hari ini mau ga mau saya harus ngaku juga, padahal tadinya ga mau riya. Kadrun itu kan singkatan dari Keren, Agamis, Dinamis, Romantis, Unyu-unyu, dan Nasionalis. Terimakasih ya buat selalu “memuji” saya smiling face with heart-shaped eyes," kata Hilmi.

Baca Juga: Fadli Zon Diejek: Kayak Gini Lulusan Luar Negeri, Sejak Kapan Kadrun Rasis?

Melalui akun IG, Hilmi Firdausi juga menyinggung istilah kadrun yang sering dialamatkan kepadanya. Dia berpesan kepada followers-nya agar tetap rendah hati menerima caci maki dalam bentuk apapun.

"Yang merasa kadrunders di sini mana suaranya ??? *teman-teman, jangan pernah marah ya walau dicaci seperti apapun... hitung-hitung membersihkan dosa kita. Apalagi mau puasa, jaga diri dari lisan dan tulisan yang menghina yaaa... love u all gaesss," katanya.

Sebelumnya, Ahok buka-bukaan yang ditayangkan channel YouTube POIN. Mantan gubernur Jakarta itu mengkritik tata kelola BUMN, khususnya internal Pertamina.

Ahok mengatakan menolak kalau ada yang menunjuknya menjadi direktur utama Pertamina karena akan ada yang ribut.

"Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini,” ujar Ahok.

Atas berbagai kelemahan yang ada, Ahok mengusulkan  sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan saja, lalu pemerintah membentuk super holding semacam Temasek di Singapura.

Jangan buru mau jadi super holding

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN sedang fokus memperbaiki supply chain atau rantai pasok di Indonesia melalui klasterisasi dan sub-holding sebelum memikirkan ide super holding BUMN.

"Kita jangan buru-buru mau super holding, itu ide besar memang. Tapi kita lihat dulu apakah ini efektif gak, sekarang ini kan masih sendiri-sendiri. Jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding," ujar Arya Sinulingga menanggapi komentar Ahok soal super holding.

Menurut Arya, hal yang penting bagi BUMN saat ini adalah memperbaiki rantai pasok dengan membentuk klaster dan subholding BUMN.

"Artinya suplai chain yang ada itu in line, makanya kita bentuk namanya klaster-klaster, ada juga subholding," katanya.

Saat ini, rantai pasok antara BUMN belum jalan dengan baik. "Bagaimana kita mau buat super holding kalau belum jalan dengan baik," ucapnya.

Arya menyebutkan klaster pertanian untuk membangun rantai pasok dari hulu ke hilir antara BUMN satu dengan lainnya. Selain itu, lanjut Arya, klaster farmasi-kesehatan dengan menggabungkan rumah sakit BUMN.

"Jadi itu mimpi besar kita ada super holding, tapi kita pastikan dulu semua jalan dulu. Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) ingin memastikan semua jalan dulu end to end suplai chain antar BUMN-BUMN itu, kita sampaikan juga di DPR mengenai strategi kita terkait klaster-klaster. DPR melihat itu adalah cara langkah kita bisa dapatkan kondisi saat ini yang terbaik," kata Arya.

Pernyataan Ahok sebagai kritik

Pakar ekonomi energi dari Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman memberikan apresiasi terhadap langkah Ahok dalam memberikan kritik internal korporasi.

"Kami mengapresiasi langkah Ahok, maju terus saja, libas," kata Yusri di Jakarta yang dikutip dari Antara, Rabu (16/9/2020).

Yusri juga mengungkapkan keganjilan bagaimana Pertamina tidak menurunkan harga BBM disaat harga minyak dunia tengah anjlok drastis.

Sejak awal April hingga Juni 2020, Yusri berhipotesis bahwa stagnan Pertamina tidak menurunkan harga BBM sepeserpun ketika harga minyak dunia pada posisi terendah selama 43 tahun terakhir karena telah terjadi inefisiensi di proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir.

Yusri juga mengatakan Ahok bisa mengambil langkah tegas di Pertamina, sebab di posisi jabatan komisaris utama, Ahok memiliki beberapa aturan yang dapat mengarahkan Pertamina memberikan evaluasi terhadap kinerja.

Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 tentang tugas seorang komisaris BUMN, yakni mengawasi dan menasehati direksi, serta tugas dan wewenangnya komisaris lebih lengkap dan detail diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

"Sangat bisa melakukan tindakan semua itu, atau paling tidak dia bisa membuat rekomendasi dari dewan komisaris ditujukan kepada menteri BUMN untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris di holding dan sub holding serta "dicucu" dan "cicitnya" yang telah terlanjur menempatkan orang yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas serta tidak kredibel," ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI