Kantor LPDP Tutup, Rakyat Papua Gagal Kembalikan Uang Beasiswa Veronica

Rabu, 16 September 2020 | 16:15 WIB
Kantor LPDP Tutup, Rakyat Papua Gagal Kembalikan Uang Beasiswa Veronica
Perwakilan rakyat Papua yang tergabung dalam Tim Solidaritas Ebamukai saat hendak mengembalikan dana beasiswa aktivis HAM Veronica Koman ke kantor Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020). [Suara.com/Bagaskara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Upaya Rakyat Papua yang tergabung dalam Tim Solidaritas Ebamukai dalam mengembalikan dana beasiswa aktivis HAM Veronica Koman yang ditagih oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ke Kementerian Keuangan RI tak jadi terlaksana.

Aksi tersebut gagal lantaran gedung LPDP Kementerian Keuangan di Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu (16/9/2020) ditutup seiring penerapan PSBB Jilid II.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Tim Solidaritas Ebamukai untuk Veronica Koman tiba di Gedung LPDP Kementerian Keuangan sekitar pukul 14.20 WIB. Mereka diwakili oleh tiga orang yakni eks Tahanan Politik Papua Ambrosius Mulait, dan Dano Tabuni serta Michael Himan selaku pengacara pembela HAM Papua.

Namun saat ketiganya melangkah ke Gedung LPDP, salah seorang perwakilan dari pihak LPDP menghampiri dan mengatakan bahwa kantor tutup sementara lantaran sedang menerapkan kerja dari rumah seiring PSBB Jakarta.

Baca Juga: Rakyat Papua Datangi Gedung LPDP Kembalikan Uang Beasiswa Veronica Koman

Perwakilan rakyat Papua yang tergabung dalam Tim Solidaritas Ebamukai saat hendak mengembalikan dana beasiswa aktivis HAM Veronica Koman ke kantor Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020). [Suara.com/Bagaskara]
Perwakilan rakyat Papua yang tergabung dalam Tim Solidaritas Ebamukai saat hendak mengembalikan dana beasiswa aktivis HAM Veronica Koman ke kantor Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020). [Suara.com/Bagaskara]

"Sekarang kondisi Jakarta sedang PSBB, paham kan PSBB? Untuk itu kantor kita WFH libur total. Tak ada pekerja hari ini, sama sekali tak ada pimpinan juga. Hanya satpam jadi tidak ada aktivitas," kata salah seorang perwakilan LPDP di lokasi.

Menanggapi hal itu, Michael mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah melayangkan pemberitahuan akan mengembalikan dana secara simbolik ke pihak LPDP. Ia pun heran, mengapa hari ini perwakilan dari rakyat Papua tidak bisa diterima untuk menyerahkan secara simbolik dana beasiswa Veronica Koman yang diminta pihak LPDP.

"Jadi sebenarnya teman-teman, beberapa hari lalu kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan. Ini artinya penolakan secara halus dari Kementerian Keuangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Michael memastikan pihaknya akan terus berupaya kembali lagi datang ke LPDP untuk menyerahkan secara simbolik bukti pelunasan dana beasiswa Veronica yang diminta.

"Yang terpenting walau tak ada tanggapan. Ini (dana beasiswa) sudah kita lunasi," tandasnya.

Baca Juga: Rakyat Papua Bantu Kembalikan Beasiswa ke Negara, Veronica Koman Terharu

Kembalikan Uang Beasiswa

Sebelumnya, Tim Solidaritas Ebamukai untuk Veronica Koman sudah mengumpulkan seluruh uang yang ditagih oleh LPDP sebesar Rp773.876.918, uang ini rencananya diserahkan ke Kemenkeu pada hari ini pukul 13.00 WIB siang.

"Kami mewakili rakyat Papua, besok akan antar pengembalian dana beasiswa LPDP terhadap Veronica Koman ke Kementerian Keuangan," kata mantan tahanan politik Papua di Jakarta, Ambrosius Mulait kepada Suara.com, Selasa (15/9).

Ambrosius menjelaskan, uang tersebut berhasil dikumpulkan melalui sumbangan sukarela dari berbagai pihak.

"Dana yang terkumpul Ebamukai (sumbang sukarela) dari solidaritas rakyat Papua dan internasional telah mengumpulkan dana sesuai tagihan LPDP terhadap Veronica Koman," terangnya.

Menurutnya dana yang mereka kumpulkan untuk menanggung tagihan Veronica Koman adalah bentuk solidaritas terhadap aktivis yang selama ini selalu menyuarakan permasalahan HAM di Papua.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI