Infografis
Suara.com - Komisaris Utama PT. Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik internal Pertamina yang menurutnya perlu melakukan efisiensi terkait gaji pegawai sampai level direksi.
Ahok mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan. Selain itu, dia juga kritik Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.
Menanggapi langkah Ahok, analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie menyayangkannya. Menurut dia seharusnya Ahok jangan umbar kebobrokan internal Pertamina soal utang dan pada akhirnya perusahaan plat merah itu merugi hingga Rp11 triliun.
Jerry menilai Ahok bersuara lantang karena mungkin didorong sense of emotion yang kuat.
Baca Juga: Ahok: Pak Saefullah Sosok Rajin dan Cepat dalam Bekerja
"Nah bobrok dan tidak akurnya di Pertamina ketahuan," kata Jerry kepada Suara.com, Rabu (16/9/2020).
"Jangan Ahok yang bersuara lantang, ini bisa bikin kegaduhan, tak tahu lagi jilid keberapa sejak dia didemo saat menjabat gubernur DKI Jakarta," kata Jerry.
Menurut Jerry, mestinya, "Setidaknya dia punya the way out atau jalan keluar bagaimana perusahaan bisa meriah profit tanpa merugi."
Jerry memprediksi setelah ini muncul konflik internal, bahkan perang terbuka.
Menurut Jerry, Ahok punya peran sebagai komisaris utama. Seharusnya, Ahok jangan hanya berteriak, tapi membuat kebijakan, setelah itu membuat keputusan, selanjutnya menyampaikan ke Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca Juga: Kementerian ke Ahok: Jangan Buru-buru Masih Jauh Pemikiran Super Holding
"Ahok kan bukan expert di bidang ESDM, jadi pentingnya konsultasi dengan pakar dibidang ini. Bukan malah cari kambing hitam. Coba ajak saja Kurtubi, pakar ESDM yang kini duduk di Komisi VII DPR kan bisa dicari formula yang tepat," kata Jerry.
Tetapi karena Ahok sudah buka-bukaan kondisi internal Pertamina, kata Jerry, ini seperti membuka aib dan borok sendiri atau bahasa lain dapur sendiri.
"Ada yang top secret atau ada pula yang disampaikan ke publik," kata dia.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara merespon kritikan Ahok soal gaji hingga bisnis perseroan.
"Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai komisaris utama, tentunya itu urusan internalnya Pertamina," ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.
Ia menambahkan Kementerian BUMN memberikan ruang bagi komisaris dan direksi Pertamina untuk melakukan komunikasi dengan baik.
"Jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik, antara komisaris dan direksi," kata dia.
Arya juga menjawab soal jabatan komisaris dan direksi yang disebut merupakan titipan dari kementerian-kementerian.
"Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN," kata dia.
Mengenai kritikan Ahok terhadap Perum Peruri terkait proyek digitalisasi, Arya menilai hal tersebut merupakan bagian dari bussiness to bussiness (B to B).
"Kalau nggak layak di tawar, kalau gak layak di beli ya B2B, itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN, bagi kami kementerian itu kantong kiri, kantong kanan. Silahkan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B," katanya.
Arya meminta Pertamina dan Peruri menyelesaikan persoalan ini secara profesional.
"Kalau B2B Peruri memang punya ruang berbisnis dengan Pertamina ya itu mereka koordinasi saja," kata dia.
