Infografis
Suara.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan penarikan rem darurat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan.
Sejak keputusan ini diumumkan pada Rabu (9/9/2020) silam, beberapa pihak langsung buka suara dan melempar kritik.
Pasalnya, keputusan penarikan rem darurat tersebut dianggap tidak disertai dengan koordinasi secara menyeluruh.
Salah satu kritikan datang dari William Aditya Sarana, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (15/9/2020), Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI ini mengkritisi keputusan Anies Baswedan yang dinilai tidak disertai dengan matangnya koordinasi.
Politisi muda ini membuka gagasannya dengan mengatakan bahwa kekompakan adalah kunci bagi negara kesatuan seperti Indonesia. Oleh sebab itu, koordinasi dirasa menjadi sebuah kebutuhan yang penting dan mendesak.
"Koordinasi sudah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan," ungkap William.
Melihat langkah Anies Baswedan tempo hari, William meyakini bahwa keputusan yang diambil Gubernur DKI tersebut pasti dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu.
"Dilakukan tanpa koordinasi yang serius. Saya menilai dari apa yang dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil," tuturnya.
Baca Juga: Dua Hari PSBB DKI, 10 Perusahaan Ditutup Sementara
William menyinggung pernyataan Ridwal Kamil soal koordinasi yang ternyata baru dilaksanakan usai Anies mengumumkan bahwa DKI Jakarta menarik rem darurat PSBB.
