Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana menyerahkan bukti tambahan terkait sengkarut kasus Djoko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (15/9/2020) hari ini.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, adanya bukti tambahan itu dapat menjadi dasar KPK supaya melakukan supervisi terkait skandal Djoko Tjanda yang kini ditangani Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri. Apalagi, kasus Djoko Tjandra telah menyeret para pejabat dari kedua instansi tersebut.
"Ya, sebelum jam 15.00 WIB, saya akan menyerahkan bukti yang diminta KPK berkaitan dengan permohonan saya melakukan supervisi yang minggu kemarin saya masukan ke KPK," ucap Boyamin kepada Suara.com, Rabu (16/9/2020).
Sebelumnya, pada Jumat (11/9/2020) lalu, Boyamin mengaku telah mengirimkan sejumlah bukti agar KPK turun tangan terlibat dalam menangani kasus Djoko.
Dari penyerahan bukti itu, KPK diminta untuk menelisik sejumlah pertemuan yang dilakukan Jaksa Pinangki dengan mantan kuasa hukum Djoko, Anita Kolopaking dalam rencana mengurus fatwa hukum di Mahkamah Agung (MA).
Boyamin menyebut Anita dan Pinangki dianggap sering memakai istilah 'Bapakmu dan Bapakku' dalam mengurus fatwa di MA. Maka itu, Boyamin berharap lembaga antirasuah itu dapat terlibat dalam menyelidiki informasi itu.
"Mudah-mudahan dengan bahan itu, nanti KPK mampu membuat benang merah dari tiga clue 'Bapakku-Bapakmu', kemudian berkaitan dengan inisial, berkaitan dengan P mengajak R untuk ketemu pimpinan, terakhir terkait dengan fatwa dan grasi," kata Boyamin
"KPK mudah-mudahan nanti setelah menganalisa bukti yang saya berikan, harapan saya tertinggi diambilalih."
Diketahui, dalam gelar perkara bersama Kejagung dan Polri yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (11/9/2020) lalu, KPK hanya mendengarkan perkembangan hasil penyidikan penanganan kasus-kasus Djoko Tjandra.
Baca Juga: Putusan Sidang Etik Firli Bahuri Ditunda, MAKI Curiga Ada Kongkalikong
KPK hanya memberikan masukan-masukan kepada Kejagung dan Polri yang menangani sejumlah kasus Djoko Tjandra.