Infografis
Suara.com - Komisaris Utama PT. Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritisi internal korporasi Pertamina.
Menurut dia BUMN ini perlu efisiensi terkait gaji pegawai sampai level direksi. Dia juga mengkritik Pertamina belum bisa menyeimbangkan keuangan perusahaan. Ahok juga mengkritisi Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.
Kritik Ahok kepada internal Pertamina menjadi perbincangan setelah pernyataannya disiarkan kanal YouTube POIN.
Ahok menginginkan agar tata kelola BUMN benar-benar profesional.
Baca Juga: Pakar: Kami Apresiasi Langkah Ahok, Maju Terus Saja, Libas!
Salah satu pernyataan Ahok yang kemudian menjadi polemik ialah kalau dia menjadi direktur utama Pertamina akan banyak yang ribut, "kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini."
Kadrun itu kepanjangannya kadal gurun yang tentunya sudah dipahami banyak orang.
Ahok juga menyebut di internal Pertamina, posisi direksi maupun komisaris kental dengan lobi-lobi.
“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” kata Ahok.
Itu sebabnya, untuk membenahi tata kelola internal BUMN, Ahok mengusulkan supaya Kementerian BUMN dibubarkan, lalu Indonesia membangun semacam Temasek di Singapura atau semacam Indonesia Incorporation.
Baca Juga: Sebut Ahok Kebanyakan Bacot, Andre Rosiade Beberkan Info Soal Pertamina
Pernyataan Ahok memantik polemik. Ada yang mendukung, ada pula yang protes.
Pengamat politik dan sosial Denny Siregar melalui akun Twitter @Dennysiregar7 mengomentari istilah kadrun yang disebutkan Ahok.
"Hahahaha. Gelar kadrun ternyata sudah melekat," katanya.
Isilah kadrun sohor usai pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2012 hingga pemilu presiden 2019. Istilah ini mengorbit setelah ramai kampret dan cebong -- sebutan untuk kelompok pro dan oposisi.
Menanggapi kritik Ahok, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan hal tersebut merupakan urusan internal perusahaan. Kementerian BUMN dalam hal ini memberikan ruang untuk keduanya antara komisaris dan direksi Pertamina berkomunikasi.
"Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai komut, tentunya itu urusan internalnya Pertamina. Kita berikan ruang untuk direksi dan komisaris melakukan komunikasi, jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi lah," kata Arya Sinulingga dalam laporan Suara.com sebelumnya.
Menurut Arya, bagaimanapun komisaris yang ditempatkan di setiap BUMN sebelumnya melalui proses yang mesti dijalani dari Kementerian BUMN.
"Soal komisaris di BUMN ya semua berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari Kementerian BUMN, sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN gitu lho," kata dia.
