Infografis
Sebelum itu, Fortune mengumumkan lagi daftar 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia atau Fortune Global 500 tahun ini.
Di antara 500 nama perusahaan itu, tidak ada lagi nama Pertamina. Padahal, pada tahun 2019, perusahaan milik negara ini berada di peringkat 175. Perusahaan ini ketika itu menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang masuk daftar Fortune.
Terdepaknya Pertamina dari daftar Fortune juga dinilai salah Ahok.
Tapi yang paling mengejutkan isu yang muncul baru-baru ini disampaikan Ahok. Ahok melalui YouTube bercerita tentang posisinya di Pertamina. Dia bilang bukan lagi sebagai pengawas direksi, tetapi eksekutor.
Ahok mengibaratkan posisi komisaris di BUMN seperti "neraka lewat, surga belum masuk". Sebab, semua keputusan rapat umum dan pemegang saham yang menentukan Key Performance Indicator dewan kerja komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.
Ahok menambahkan, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN.
Itulah sebabnya, Ahok menyarankan agar kementerian BUMN dibubarkan.
"Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya, kita harus membangun semacam TEMASEK, Indonesia Incorporation," kata Ahok.
Ahok juga mengungkapkan mayoritas komisaris di Pertamina merupakan titipan.
Baca Juga: Andre Usul Jokowi dan Erick Copot Ahok: Bikin Gaduh dan Kinerja Biasa Saja
"Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata dia.
