Infografis
Suara.com - Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpandangan bahwa keberadaan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 merupakan tanda sakitnya demokrasi.
Pendapatnya ini diutarakan lantaran beredar informasi yang menyebutkan bahwa pada Pilkada 2020 ini, terdapat banyak Pasangan Calon (Paslon) tunggal.
"Calon tunggal tanda sakitnya demokrasi kita, karena menunjukkan tidak ada esensi demokrasi yaitu kompetensi," cuit Mardani pada Selasa (15/9/2020).
Lebih lanjut lagi, Politisi PKS ini mengatakan bahwa usulan untuk menurunkan ambang batas Pilkada menjadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan.
Baca Juga: Pilkada Kukar Lawan Kotak Kosong, AYL : Saya Ditipu PAN
"Karena itu, usulan menurunkan ambang batas Pilkada wajib hukumnya," ujar Mardani.
"Angka syarat 10% dari 20% kursi diharapkan dapat membuat banyak paslon mendaftar, banyaknya calon membuat kontestasi karya dan gagasan dapat terlaksana," lanjutnya.
Tren Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong Pilkada 2020
Sedikitnya 34 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun 2020, berpotensi diikuti hanya satu pasangan calon. Apakah hal ini konsekuensi sistem pemilu ataukah politik pragmatis?
Pendaftaran calon kontestan pilkada tahun 2020 resmi dibuka Jumat (04/09). Merujuk dinamika politik yang terjadi, setidaknya pemilihan kepala daerah di 34 daerah berpotensi besar diikuti calon tunggal.
Baca Juga: Indonesia Disebut Negara Demokrasi Cacat, Fadli Zon: Saya Tidak Terkejut
Lembaga pemantau pemilu menyebut tren calon tunggal melawan kotak kosong terus meningkat setiap tahun. Muncul kekhawatiran, demokratisasi yang diharapkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung bakal semakin terkikis politik pragmatis.
Namun partai politik berdalih bahwa kesepakatan mengusung calon tunggal merupakan konsekuensi sistem pemilihan yang disepakati pemerintah dan DPR di tingkat pusat.
Pilkada yang diikuti satu pasangan calon kepala daerah terus meningkat selama tiga kontestasi terakhir, menurut catatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Pada pilkada tahun 2015 terdapat tiga daerah yang memiliki satu calon. Jumlah itu terus naik, berturut-turut sembilan calon tunggal pada pilkada 2017 dan 16 pada tahun 2018.
Jika kesepakatan politik yang sudah diumumkan tidak berubah, setidaknya dari 270 daerah yang bakal menggelar pilkada Desember nanti, 34 di antaranya hanya akan memiliki satu pasangan calon.
Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Perludem, menilai koalisi partai untuk mengusung satu calon yang sama hanya didasari hasrat untuk berkuasa.
Partai politik, kata Khoirunnisa, saat ini enggan mengeluarkan tenaga dan ongkos untuk memperjuangkan calon kepala daerah yang tak punya kans besar untuk menang.
"Semua indikator utama pencalonan adalah popularitas, jadi yang dicalonkan yang punya elektabilitas tinggi dan modal besar. Partai pragmatis dan rasional, hanya ingin menang pemilu," kata Khoirunnisa saat dihubungi melalui telepon, Kamis (03/09).
"Jadi tidak ada kaderisasi berdasarkan merit system. Yang dicalonkan yang populer dan punya modal, walau ada kader yang sudah berjuang lama di internal partai," ujarnya.
