Infografis
Suara.com - Kinerja Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai komisaris utama PT. Pertamina (persero) disoal oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Andre Rosiade yang juga anggota Komisi VII DPR.
Tugas utama komisaris utama adalah mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasehat kepada direksi.
Andre -- politisi yang belum lama ini membuat kontroversi karena ikut terlibat menggerebek PSK di hotel -- mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Ahok dengan alasan "menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja."
Dalam pernyataannya di Twitter, Andre tidak memberikan contoh-contoh mengenai kinerja Ahok -- politisi yang dulu pernah meninggalkan Partai Gerindra -- yang menurutnya mengecewakan sehingga dia kritik.
Baca Juga: Mengejutkan! Ahok Ingin Kementerian BUMN Dibubarkan, Ini Gantinya
"Pak Presiden @jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku saudara @basuki_btp sebagai komut @pertamina. Saya usulkan ke pak @jokowi dan pak menteri @erickthohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja," kata Andre.
Usulan Andre mendapatkan protes dari sebagian netizen. Tetapi Partai Gerindra melalui akun media sosial resmi memberikan pembelaan, apalagi sebagian netizen membandingkan kritik Andre dengan menyinggung fisiknya. Gerindra menekankan kritik Andre dalam kerangka tugas sebagai anggota Komisi VII DPR yang membidangi BUMN.
"Kami rasa perbandingan anda tidak apple to apple. Yang dikritik oleh Pak Andre adalah kinerja, bukan fisik. Kritik yang dilayangkan oleh Pak Andre masih relevan, karena beliau adalah anggota Komisi VI DPR RI, yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang BUMN," kata Gerindra.
Gerindra juga mengatakan sah-sah saja memberikan kritik seperti yang disampaikan Andre Rosiade. "Yang penting kritiknya memiliki dasar. Keputusannya nanti seperti apa kan itu terserah kepada pihak yang mempunyai wewenang," katanya.
Salah satu netizen mempertanyakan relevansi tindakan Andre ikut menggerebek seorang PSK berinisial NN di kamar hotel di Sumatera Barat, Januari 2020, dengan tugas sebagai anggota Komisi VI. Kemarin, NN dituntut jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hukuman penjara selama lima bulan penjara.
Baca Juga: Sekretaris Partai Gerindra Makassar Arief Bahagiawan Meninggal Dunia
"Pernyataan ini juga relevan jika digunakan untuk mengkritik kinerja Pak Andre. Tidak seperti pernyataan yang kami sanggah, membandingkan kinerja dengan fisik itu sangat tidak relevan," Gerindra menjawab.
Sejak 22 November 2019 lalu, ketika Ahok masih diisukan akan masuk BUMN, Andre Rosiade menilai sudah terjadi kegaduhan.
"Agenda bangsa ini banyak. Ancaman Resesi Ekonomi di depan mata. Bangsa ini butuh persatuan bukan kegaduhan. Tiap hari heboh Ahok @basuki_btp aja. Terus terang saya bosan," kata dia.
Andre menyarankan kepada Erick Thohir untuk segera menunjuk Ahok menjabat di salah satu BUMN sehingga kinerjanya bisa dilihat, apakah berhasil atau gagal.
"Saran saya pak @erickthohir silahkan angkat yang bersangkutan lalu kita lihat kinerjanya. Gagal kita pecat. Atau jangan diangkat," kata dia.
Ahok disorot
Dalam beberapa bulan terakhir, Ahok diprotes sejumlah kalangan, terutama setelah Pertamina rugi sekitar Rp11 triliun pada semester pertama tahun 2020. Ahok disalahkan. Tetapi sejumlah kalangan yang lain menilai Ahok tidak bisa disalahkan soal itu karena posisi dia sebagai pengawas direksi perusahaan, bukan eksekutor program-program yang dibuat perusahaan pelat merah itu.
Sebelum itu, Fortune mengumumkan lagi daftar 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia atau Fortune Global 500 tahun ini.
Di antara 500 nama perusahaan itu, tidak ada lagi nama Pertamina. Padahal, pada tahun 2019, perusahaan milik negara ini berada di peringkat 175. Perusahaan ini ketika itu menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang masuk daftar Fortune.
Terdepaknya Pertamina dari daftar Fortune juga dinilai salah Ahok.
Tapi yang paling mengejutkan isu yang muncul baru-baru ini disampaikan Ahok. Ahok melalui YouTube bercerita tentang posisinya di Pertamina. Dia bilang bukan lagi sebagai pengawas direksi, tetapi eksekutor.
Ahok mengibaratkan posisi komisaris di BUMN seperti "neraka lewat, surga belum masuk. Sebab, semua keputusan rapat umum dan pemegang saham yang menentukan Key Performance Indicator dewan kerja komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.
Ahok menambahkan, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN.
Itulah sebabnya, Ahok menyarankan agar kementerian BUMN dibubarkan. "Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya, kita harus membangun semacam TEMASEK, Indonesia Incorporation," kata Ahok.
Ahok juga mengungkapkan mayoritas komisaris di Pertamina merupakan titipan. "Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata dia.
