Infografis
Fadli pun mengaku tidak terlalu terkejut dengan penilaian tersebut. Menurutnya, hasil survei itu tak berbeda jauh dari prediksinya selama ini.
"Terus terang saya pribadi tak terlalu terkejut dengan penilaian tersebut. Survei dan penilaian oleh lembaga-lembaga riset independen itu hanya mengkonfirmasi penilaian yang sudah sering saya lontarkan selama ini," kata dia.
Menurutnya, perkembangan demokrasi Indonesia yang tak menunjukkan perbaikan ini bisa dilihat dari cara pemerintah menangani krisis pandemi.
Ia mengamati negara-negara yang demokratis relatif bisa mengatasi krisis ini lebih baik dibanding negara lainnya.
"Di tengah pandemi ini, demokrasi kita sedang berjalan ke arah yang kurang baik. Sejak awal kita melihat Pemerintah telah menggunakan krisis ini sebagai dalih untuk memperbesar kekuasaan dan melangkahi kewenangan parlemen," Fadli berpendapat.
Ia pun menyinggung lahirnya omnibus law yang dinilainya dibuat pemerintah secara sepihak.
"Melalui Perppu, misalnya, kini bisa lahir ‘omnibus law’ secara sepihak. Dengan dalih keadaan luar biasa, lembaga penegak hukum juga tak lagi bisa menuntut pengambil kebijakan. Bisa dikatakan, secara substantif kini tak ada lagi ‘trias politica’ di Indonesia," papar Fadli.
Kondisi itulah yang membuat Fadli menyimpulkan bahwa penanganan pandemi yang tak kunjung membaik ini bisa membuat Indonesia dikucilkan banyak negara.
"Tanpa demokrasi, krisis ini tak akan segera bisa diatasi," Fadli memungkasi.
Baca Juga: Terpuruk Akibat Pandemi, Pajak Kertas Media Cetak Ditanggung Pemerintah
