Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera mengkritisi kenaikan inflasi bahan pangan yang lebih tinggi daripada kenaikan upah harian buruh tani.
"Kondisi itu menunjukkan bahwa ekonomi rumah tangga menengah ke bawah terus-menerus, karena kegagalan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Cucun Syamsurijal saat membacakan catatan kritis Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).
PKS menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2019 masih kurang memuaskan sehingga berdampak tidak optimalnya pembangunan ekonomi.
"Pemerintah, menurut Fraksi PKS, gagal mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang telah menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah," kata Cucun.
Baca Juga: Komisi IV Apresiasi Serapan Anggaran Kementan
Fraksi PKS berpendapat inflasi bahan pangan yang melambung menyebabkan perekonomian rakyat semakin sulit.
Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi pada 2019 adalah: cabe merah, bawah merah, dan ikan segar.
Kendati demikian, Fraksi PKS tetap menyetujui Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan catatan kritis tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-5 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa, 15 September 2019. [Antara]
