Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada kepala daerah untuk melihat data sebaran Covid-19 dalam keputusan merespon penambahan kasus di provinsi, kabupaten dan kota.
Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Terbatas mendengarkan Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Senin (14/9/2020).
"Saya ingin menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian kita semuanya yang pertama perlu diingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespons menambah kasus di provinsi, kabupaten maupun kota dan minta semuanya selalu melihat data sebaran," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta kepala daerah menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan pembatasan berskala berbasis lokal baik di tingkat RT, RW, desa atau kampung. Sehingga kata Jokowi kepala daerah fokus pada penanganan pengendalian Covid-19.
Baca Juga: Covid-19: Yaman di Tengah Krisis Kemanusiaan dan Konflik Berkepanjangan
"Kemudian yang sudah berkali- saya sampaikan terapkan strategi intervensi berbasis lokal, strategi pembatasan berbasis lokal baik di tingkat RT/RW, desa, kampung. Sehingga penanganan lebih detail dan bisa lebih fokus karena dalam sebuah provinsi," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim tidak semua wilayah kabupaten atau kota di tanah air berstatus zona merah. Maka dari itu, dia meminta agar strategi yang dilakukan harus dengan cara yang berbeda-beda.
"Misalnya ada 20 kabupaten dan kota tidak semua berada di posisi merah sehingga penanganannya jangan digeneralisir, di satu kota juga tidak semua kecamatan, desa merah semua ada yang ijo ada yang kuning. Strategi berbeda-beda," ucap Jokowi.
Jokowi juga menganggap pentingnya manajemen penanganan maupun manajemen intervensi berskala lokal dan komunitas dalam penanganan pengendalian Covid-19. Ia pun meminta kepala daerah tidak terburu -buru menutup sebuah kabupaten atau kota
"Strategi intervensi berskala lokal penting sekali untuk dilakukan baik itu manajemen intervensi di skala lokal dan komunitas. Sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, kabupaten dan kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu bisa berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah di lapangan," katanya.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Alokasikan Dana APBD Perubahan untuk Penanganan COVID-19
"Sekali lagi manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan, terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan."