Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan mendukung pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember. Namun PDIP mendorong penyelenggaraan tersebut tetap harus mengedepankan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.
"Mengingat Pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDI Perjuangan adalah Pilkada tetap tanggal 9 Desember. Hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan Covid-19 harus dijalankan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto usai pembukaan Sekolah Partai PDI-P Gelombang III bagi 212 Cakada secara virtual, Minggu (13/9/2020).
Menurut Hasto, jika Pilkada kembali ditunda justru akan ada resiko secara politik. Sebab, penundaan tersebut akan menciptakan ketidakpastian. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan oleh para calon kepala daerah dalam berkampanye di tengah pandemi Covid-19, salah satunya secara daring.
"Jumlah kampanye nanti dibatasi, sehingga tak boleh nanti kampanye massal, 50 orang itu boleh, misalnya. Metode kampanye akan kita sesuaikan, door to door itu menjadi opsi, kampanye virtual itu menjadi opsi, penggunaan handphone sebagai alat perjuangan untuk mensosialisasikan calon itu menjadi metode pendekatan," ujarnya.
Baca Juga: PDIP Absen di Delapan Daerah saat Pilkada 2020, Ini Daftar Wilayahnya
Hasto menambahkan, sejumlah negara pun telah terbukti berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi, contohnya Korea Selatan dan Sri Langka.
"Jadi maksud saya mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan covid tersebut dan Pilkada ini justru menjadi ujian bagi kita, terhadap kemampuan kita membangun disiplin total, disiplin menyeluruh," pungkasnya.
