PDIP Absen di Delapan Daerah saat Pilkada 2020, Ini Daftar Wilayahnya

Minggu, 13 September 2020 | 21:37 WIB
PDIP Absen di Delapan Daerah saat Pilkada 2020, Ini Daftar Wilayahnya
Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto. (suara.com/welly hidayat).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan partainya absen di delapan daerah dalam Pilkada serentak 2020.

Hasto menyampaikan itu untuk mengklarifikasi data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menyebut PDIP absen di 14 daerah.

"Tepatnya, itu kita hanya absen di delapan daerah," kata Hasto usai pembukaan Sekolah Partai PDIP bagi 212 Cakada secara virtual, Minggu (13/9/2020).

Hasto merinci, delapan daerah tersebut meliputi Kota Cilegon, Kota Poso, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Maros, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Agam, dan Kota Bukittinggi.

Baca Juga: Sindir Anies Depan Cakada, Hasto: Rem Gak Bisa Mendadak, Lihat Kanan Kiri

Menurut dia, absennya PDIP di delapan daerah tersebut merupakan hal yang biasa. Sebab, setiap daerah memiliki situasi dan kondisi berbeda yang memengaruhi partai dapat mengusung calon atau tidak.

Seperti di Kota Cilegon, Provinsi Banten, PDIP hanya memiliki empat kursi DPRD. Sehingga, menurut Hasto, tidak bisa mengusung calon sendiri.

"Kota Cilegon, ya karena realitas politik seperti itu, PDI Perjuangan menerima yang penting proses konsolidasi terus berjalan," ujar Hasto.

Selain di Kota Cilegon, Hasto mengungkapkan PDIP juga hanya memiliki tiga kursi DPRD di Poso. Namun, dia berkeyakinan akan menyerahkan dukungan kepada pasangan calon yang dinilai paling memiliki karakter ideologi Pancasila.

Lebih lanjut, Hasto mengemukakan ke depannya PDIP akan terus mencoba memperbaiki diri dengan melakukan konsolidasi.

Baca Juga: Sedih Lihat Kader Tertangkap Korupsi, Megawati: KPK Itu Saya yang Buat Loh

"PDI Perjuangan menang ya lima tahun. Kita gunakan kemenangan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kalah juga lima tahun. Kalau kalah, kita perbaiki dengan konsolidasi. Jadi, itu hal biasa," kata dia.

"Jadi, memang secara konstitusi, karena tidak punya kursi, kita tidak maju. Caranya bagaimana? Partai bekerja keras supaya nanti ke depan kita punya kursi. Jadi, pemilukada ini bukan hal yang kemudian menciptakan persoalan-persoalan konflik sosial," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI