Infografis
Suara.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menentang rencana Gubernur Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai, Senin (14/9/2020) besok. Sebab, kebijakan itu dianggap hanya akan merugikan masyarakat kecil.
Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Gembkng Warsono mengatakan kebijakan PSBB awal yang hanya mengizinkan 11 sektor beroperasi telah menyulitkan masyarakat kecil. Pasalnya, Anies dinilai tak memberikan solusi yang beriringan penerapannya.
Saat itu, kata Gembong, Anies juga tak menjalankan solusi untuk membantu masyarakat yang beriringan dengan penerapan PSBB. Akibatnya, dampak kesulitan masyarakat masih terasa sampai sekarang.
Karena itu, menurutnya jika Anies menjalankan lagi kebijakan PSBB, maka masyarakat akan semakin kesulitan. Ia lantas meminta agar rencana ini dibatalkan.
"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," ujar Gembong kepada wartawan, Minggu (13/9/2020).
Menurut Gembong, dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tidak harus dilakukan dengan membuat PSBB ketat. Caranya dengan menjalankan disiplin kesehatan di tengah masyarakat dengan pengawasan ketat dari Pemprov.
"Persoalannya bahwa hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," jelasnya.
Karena belum ada tindakan pengawasan ketat selama ini Gembong menyebut jika PSBB dikembalikan ke masa awal akan jadi berbahaya. Malah, masyarakat akan lebih dibebankan dengan biaya tambahan PSBB ketat yang menghentikan aktivitas.
"Sehingga jikalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB Total/ketat seperti tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik, bahkan malah sebaliknya," pungkasnya.
Baca Juga: Sehari Jelang PSBB Total, 2 Kawasan Bersepeda di Jakarta Timur Ditutup
Anies rencananya dikabarkan akan mengumumkan secara rinci soal PSBB total pada Minggu sore nanti
