Infografis
Anies kerap mengeluarkan wacana kebijakan yang kontraproduktif seperti penerapan ganjil genap untuk sepeda motor rencana pembukaan bioskop dan juga pemberian izin untuk UMKM berjualan di trotoar jalan.
Sembilan, Anies dinilai tidak jelas dan tidak transparan dalam kriteria rem darurat.
Anies hanya menjelaskan kebijakan rem darurat akan diambil apabila kurva penularan Covid-19 melonjak di masa transisi, tanpa ada penjelasan lebih jauh dan mendetail seperti rem darurat diberlakukan untuk sekian jumlah kasus per hari.
Kesepuluh. bantuan sosial dinilai terlambat diberikan dan pelaksanaannya sangat lambat.
Pemerintah Provinsi Jakarta dinilai perlu memperbaiki pola pembagian bansos.
Beberapa alternatif untuk memperbaiki bansos yang disarankan PSI yaitu mengubah bansos dari pembelian barang menjadi BLT. Cara ini akan sangat mempercepat proses pemberian bantuan. Tetapi, untuk mencegah kebocoran, perlu dipertimbangkan untuk membagikan secara cash-less.
Kemudian, jika tetap membagikan bansos dalam bentuk barang, maka harus dipastikan bisa dipenuhi dengan cepat, dan akan lebih baik jika pemerintah provinsi bisa lebih aktif mengambil suplai barang dari koperasi dan UMKM.
PSI menyebut kegagalan Jakarta pada PSBB masa transisi tak lepas dari kesalahan dan kebijakan yang diambil Anies. Fraksi PSI berharap Anies mau belajar dari kesalahan tersebut dan dan tidak mengulanginya pada penerapan PSBB total ini.
Di Balai Kota Jakarta pada Rabu malam lalu Anies mengumumkan: "Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik."
Baca Juga: WNI Ditolak 59 Negara, Refly Harun: Bukan Salah Anies, Tapi Jokowi
Alasannya karena tiga indikator, yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi serta ICU khusus Covid-19, dan tingkat kasus positif di Jakarta.
