Infografis
Pertengahan Maret, Anies memberikan "efek kejut" kepada warga Jakarta dengan membatasi bus Transjakarta. Akibatnya, kata PSI, antrian menumpuk dan warga berdesak-desakan menunggu di halte yang akhirnya meningkatkan risiko infeksi virus.
Keempat, memberlakukan aturan ganjil-genap.
Pada 3 gustus, Anies kembali memberlakukan sistem pembatasan operasional kendaraan dengan nomor ganjil-genap untuk mobil. Lalu pada 19 Agustus, Anies membuat Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Aturan Ganjil Genap Sepeda MOtor. Tetapi yang terjadi, kata PSI, perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang memiliki risiko penularan infeksi virus yang paling tinggi.
Kelima, PSI menilai tidak ada penegakan aturan yang rutin dan konsisten.
Penegakan aturan di lapangan dinilai sangat lemah, terutama di gang-gang kampung, pasar restoran, kafe, dan tempat-tempat keramaian lainnya.
Keenam, pemerintah provinsi dinilai tidak menyediakan tempat khusus untuk isolasi atau karantina bagi OTG dan gejala ringan.
Selama ini pemerintah provinsi dinilai hanya mengandalkan Wisma Atlet milik pemerintah pusat dan ruang isolasi di RS. Seharusnya sejak awal bisa disiapkan tempat isolasi dan karantina menggunakan rusun, wisma, hotel, expo, atau GOR.
Ketujuh, banyak kasus positif terjadi di kantor pemerintah Jakarta.
Kantor-kantor Pemerintah Provinsi Jakarta tidak lepas dari klaster penyebaran Covid-19. Harus ada evaluasi sistem kerja di dalam birokrasi agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Baca Juga: WNI Ditolak 59 Negara, Refly Harun: Bukan Salah Anies, Tapi Jokowi
Kedelapan, Anies dinilai PSI sering memberikan kebijakan yang membingungkan dan kontraproduktif
