WNI Ditolak 59 Negara, Refly Harun: Bukan Salah Anies, Tapi Jokowi

Sabtu, 12 September 2020 | 12:06 WIB
WNI Ditolak 59 Negara, Refly Harun: Bukan Salah Anies, Tapi Jokowi
Tangkapan layar video YouTube unggahan Refly Harun. (YouTube/Refly Harun)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, belum lama ini buka suara terkait ditolaknya WNI oleh 59 negara akibat pandemi Covid-19.

Refly menilai, penolakan tersebut terjadi karena di mata dunia, RI tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19.

Pernyataan Refly itu ia sampaikan dalam akun YouTube pribadinya dengan judul "PULUHAN NEGARA TOLAK WNI, RUHUT SITOMPUL: SALAH ANIES!!", yang diunggah Sabtu (12/09/2020).

Dalam video berdurasi 16 menit lebih 14 detik itu, Refly menyinggung pernyataan Ruhut Sitompul yang menuding semua ini adalah salah Anies.

"Lucu, saya mendengar pernyataan Ruhut Sitompul yang menuding Anies Baswedan penyebab WNI ditolak 59 negara. Sepertinya dia tidak paham tentang struktur pemerintahan, di mana kalau menyangkut negara yang bertanggung jawab adalah presiden, bukan gubernur," kata Refly.

Tangkapan layar video YouTube unggahan Refly Harun. (YouTube/Refly Harun)
Tangkapan layar video YouTube unggahan Refly Harun. (YouTube/Refly Harun)

Dia menambahkan, sejak awal pandemi Covid-19 menyergap Indonesia, pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo sudah tidak serius menanganinya.

Sejumlah kesalahan fatal pun Refly sebutkan untuk mempertegas kesalahan Jokowi menangani Covid-19.

Pertama, Jokowi dan kabinetnya terlalu meremehkan virus Covid-19. Kedua, Jokowi tidak fokus pada penanganan Covid-19.

Ketiga, terlambat mengambil langkah memutus mata rantai penyebarannya, serta yang keempat adalah tidak kompak dalam koordinasi sehingga berantakan.

Baca Juga: Apes, Lelaki Inggris Telan Alat Swab Saat Tes Covid-19

"Presiden dan para menterinya terlalu meremehkan virus Covid-19. Bahkan kalau dilihat ke belakang, Anies Baswedanlah yang sejak awal fokus menghentikan penyebaran Covid-19 tetapi kebijakannya selalu dijegal pusat," imbunya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI