Infografis
Suara.com - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai tak mudah bagi seorang Aparatur Sipil Negara atau ASN bersikap netral saat pemilihan kepala daerah. ASN merasa dilematis ketika peserta Pilkada salah satunya petahana.
"Karena faktanya kita melihat bahwa netralitas ASN itu di satu sisi masih ada, namun di bawah masih menjadi bagian yang dilema bagi ASN," kata Ghufron dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (11/9/2020).
Dilematis yang dirasakan ASN ialah ketika ada petahana yang maju kembali dalam Pilkada. Mengikuti perintah petahana tersebut telah menjadi kewajiban ASN. Namun jika ASN tidak mengikuti, ketika petahana tersebut terpilih kembali, maka jabatannya terancam.
"Misalnya ternyata yang menang petahana, kalau tidak ikut beresiko pada jabatannya ataupun pada hak-hak keuangannya di masa yang akan datang," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Komnas HAM Minta Tunda Pilkada Serentak
"Sehingga menjaga netralitas ASN ini mungkin gampang disebutkan oleh kita tetapi bagi pelakunya bagi ASN itu sendiri bagi struktural di daerah itu menimbulkan ambigu," tambah Ghufron.
