Gubernur Anies Rangkap Presidenkah? Presidennya Kemana Tak Mereka Bully

Siswanto Suara.Com
Jum'at, 11 September 2020 | 17:31 WIB
Gubernur Anies Rangkap Presidenkah? Presidennya Kemana Tak Mereka Bully
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya. (Suara.com/Bagaskara).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 secara nasional sudah melebihi angka 200 ribu. Sembari menunggu datangnya vaksin, pemerintah pusat dan daerah kini sedang bahu-membahu menanganinya agar korban tak berjatuhan terus

Di tengah sorotan tajam terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan usai dia memutuskan pencabutan PSBB transisi dan pemberlakuan PSBB total mulai 14 September 2020, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain mengaku keheranan dengan sikap sebagian kalangan.

Kalangan yang mengherankan Tengku adalah mereka yang dikatakannya terus-menerus menyalahkan Anies atas 200 ribu jiwa korban terpapar Covid-19.

"Dan yang dibully, dianggap bersalah Gubernur DKI Jakarta. Memangnya 200.000-an korban itu semuanya warga Jakarta? Terus gubernur Jakarta itu merangkap Presiden RI-kah? Lha, Presidennya kemana, tidak mereka bully...?" kata Tengku melalui akun Twitter.

Baca Juga: Anies Baswedan Kena Kritik karena PSBB Total, ini Respons Tengku Zulkarnain

Pertanyaan Tengku mendapatkan beragam jawaban dari netizen. Salah satu netizen menduga latar belakang orang menyalahkan Anies karena mereka menganggap kasus yang terjadi di Jakarta ikut menjadi penyumbang total jumlah korban secara nasional.

"Itu mungkin latar belakang mereka yang membully kebijakan beliaunya," kata netizen.

Netizen yang lainnya menambahkan jumlah kasus yang ditemukan di Jakarta lebih banyak karena tes PCR di daerah ini juga jauh di atas provinsi-provinsi yang lain. "Kalau presentasinya sama bisa berlipat lipat ketahuan korban Covid-19 di Jabar, Jateng, dan Jatim. Belajar lagi biar cerdas," kata dia.

Sebagian besar netizen setuju dengan pendapat Tengku. Tetapi tak sedikit juga yang mencoba menjadi penyeimbang opini. Ada yang mengatakan  setiap hari Presiden Joko Widodo juga di-bully atas kebijakan-kebijakan yang dianggap tak memuaskan. "Tergantung dari sudut pandang mana kita mau melihat," katanya.

Rabu malam lalu, Anies resmi menginjak rem darurat yang mencabut kebijakan PSBB transisi dan memberlakukan kembali PSBB total mulai 14 September 2020.

Baca Juga: Anies Baswedan Pilih PSBB Lagi, PKPI: Jangan Dipolitisasi

"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta.

Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Jakarta, yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

Vaksin

Presiden Joko Widodo meminta agar Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 bekerja cepat, terutama untuk pengembangan bibit vaksin merah putih di tempat bibit vaksin itu diteliti dan dikembangkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Riset dan Teknologi  Bambang Brodjonegoro yang juga ketua dalam susunan Penanggungjawab Tim Pengembangan Vaksin Covid-19.

Bambang telah melaporkan kepada Presiden bahwa Lembaga Eijkman sudah memulai upaya pengembangan vaksin merah putih dengan platform protein rekombinan dan saat ini prosesnya sudah mencapai 50 persen dari tugas Lembaga Eijkman mengembangkan bibit vaksin itu di laboratorium.

”Targetnya akhir tahun ini uji pada hewan sudah bisa diselesaikan sehingga awal tahun depan, sekitar bulan Januari, Lembaga Eijkman bisa menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Biofarma untuk kemudian dilakukan formulasi produksi dalam rangka uji klinis, baik uji klinis tahap I, II dan III, dan setelah uji klinis itu selesai dan BPOM menyatakan bahwa vaksin ini aman untuk digunakan dan cocok untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap Covid-19, maka akan dilakukan produksi dalam jumlah massal oleh PT Biofarma juga,” ujar dia.

Perkiraannya, di triwulan keempat 2021, Indonesia bisa memproduksi dalam jumlah besar dan nantinya akan melengkapi vaksin Covid-19 yang awalnya akan didatangkan dari kerja sama dengan pihak luar, terutama dengan Sinovac (Cina) dan dengan G42 yang berasal dari United Arab Emirates. Harapannya proses vaksinasi nantinya bisa segera dikerjakan.

Pada kesempatan itu, Menristek juga menyampaikan telah melaporkan kepada Presiden bahwa bibit vaksin yang dikembangkan dengan vaksin merah putih itu menggunakan isolat virus yang beredar di Indonesia sehingga diharapkan vaksin merah putih akan cocok untuk menjaga daya tahan tubuh warga negara Indonesia terhadap Covid-19 itu sendiri.

”Untuk menunjang produksinya, selain Biofarma yang tahun depan berencana bisa memproduksi 250 juta dosis per tahun, kami di dalam konsorsium vaksin merah putih juga akan mengundang beberapa perusahaan farmasi swasta untuk ikut memproduksi vaksin Covid-19. Sejauh ini sudah ada 3 perusahaan yang potensial,” kata Bambang.

Perusahaan tersebut, menurut Bambang, harus segera mengurus izin ke BPOM untuk cara pembuatan vaksin yang baik dan juga harus menyiapkan line of production khusus untuk vaksin Covid-19 ini. Dengan tambahan dari swasta tersebut, Menristek sampaikan harapannya Indonesia mempunyai kemandirian di dalam penyediaan dan pengembangan vaksin Covid-19.

”Yang harus diperhatikan juga dari penelitian di tahap awal ada kemungkinan pemberian vaksin ini bisa lebih dari sekali untuk setiap individu. Jadi kalau penduduk kita itu sekitar 270 juta pada hari ini misalkan, maka yang harus divaksinasi nanti atau vaksinasi yang diberikan berarti minimal 540 juta dan otomatis ini membutuhkan kapasitas produksi yang besar. Karena itulah, kami mengajak Biofarma untuk melakukan ekspansi dan perusahaan-perusahaan swasta lain untuk ikut mendukung,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI