Infografis
Suara.com - Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat yang kembali diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menuai pro dan kontra.
Pasalnya, kebijakannya ini ditentang oleh sejumlah pihak dan mengundang sejumlah pihak untuk menyalahkan Anies Baswedan.
Sikap orang-orang terhadap Anies Baswedan direspons oleh sejumlah tokoh publik, salah satunya Tengku Zulkarnain.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini tampak menyinggung sejumlah pihak yang dianggap membully Anies Baswedan.
Baca Juga: Petugas Pencatat Meteran Listrik PLN Pakai APD saat PSBB Nanti
Ia juga tampak heran kenapa justru Gubernur DKI Jakarta yang disalahkan, padahal tidak seluruhnya korban covid-19 adalah warga Jakarta.
"Korban terpapar covid-19 di Indonesia melewati angka 200.000 jiwa. Dan yang dibully dianggap bersalah Gubernur DKI Jakarta. Memangnya 200.000-an korban itu semuanya warga Jakarta?" tulis Tengku lewat akun Twitter pribadinya, Jumat (11/9/2020).
Lebih lanjut lagi, Tengku Zulkarnain tampak disinis dan menyebut apakah Gubernur DKI Jakarta merangkap jadi Presiden Indonesia lantaran sepanjang ini, Anies terlihat selalu dibully.
"Terus Gubernur Jakarta itu merangkap Presiden RI kah?" sambung Tengku.
Terakhir, Tengku Zul bertanya kemana Jokowi dan kenapa tidak dibully.
Baca Juga: Banten Kembali Terapkan PSBB
"Lha, presidennya kemana, tidak mereka bully?" pungkas Tengku.
Cuitan Wasekjed MUI ini mengundang berbagai reaksi dari warganet. Bahkan, respons Tengku Zul ini telah menembus 535 retweets dan disukai oleh 2.000 pengguna Twitter.
Sejumlah warganet tampak sepakat dengan respons dari Tengku Zul. Beberapa dari mereka mengakui jika serangan yang mengarah kepada Anies tersebut tidak seharusnya terjadi.
"200.000 jiwa dari seluruh Indonesia tetapi yang diserang Pak Anies. Secara tidak langsung kapasitas seseorang Gubernur sudah seperti Presiden," timpal seorang warganet.
Namun, sebagian warganet lainnya merasa tidak perlu saling menyalahkan, sebab hal yang paling penting sekarang adalah tahu porsi tanggung jawab masing-masing.
"Bukan masalah salah gubernur Jakarta atau salah presiden, harusnya masing-masing tahu porsi tanggung jawabnya. Jadi tidak perlu ribut-ribut melulu," ungkap warganet lainnya.
