Infografis
Suara.com - Kasus positif Covid-19 dilaporkan terus mengalami lonjakan di tengah masa tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020.
Menurut Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman pelaksanaan pesta demokrasi itu harus dievaluasi.
Dicky mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 memiliki risiko besar dalam penyebaran Covid-19. Selain positivity ratenya di tanah air yang tinggi, kegiatan tersebut juga melibatkan banyak massa yang sulit dikendalikan.
"Jadi saran saya harusnya segera dievaluasi, mekanisme rangkaian pilkadanya harus dievaluasi dan diperbaiki dengan masukan para ahli yang jelas benar-benar memahami situasi krisis dari pandemi," kata Dicky saat dihubungi, Jumat (11/9/2020).
Menurut Dicky, evaluasi tersebut harus dilakukan apabila pemerintah tidak mau menambah permasalahan yang ada di tanah.
Ia memahami penyelenggaraan pilkada itu harus dilakukan, tetapi perlu adanya mekanisme yang lebih aman bagi para penyelenggara dan pesertanya sendiri.
Ia membandingkan dengan New Zealand yang menunda pelaksanaan pemilunya selama empat minggu karena ada 24 kasus Covid-19 baru.
"Apalagi Indonesia yang ribuan, yang menuju, terutama di Pulau Jawa, di pulau Jawa ini kan menuju masa-masa puncak yang rawan, ini yang harus dipahami. Legawa, dipahami bersama sehingga dicari solusi kegiatan yang disesuaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon (paslon) selama mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Baca Juga: Relawan Positif Corona, Peneliti Vaksin Covid-19 Minta Perhatikan Protokol
Sebanyak 73 pesertanya dinyatakan positif terinfeksi virus Corona Covid-19.
