Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kebijakan tersebut diteken Gubernur Anies Baswedan menyusul penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta semakin memprihatinkan.
Menanggapi kebijakan itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya, menyampaikan kritikannya.
William menilai, kebijakan Anies yang baru sekarang menarik rem darurat tersebut sudah sangat terlambat.
Baca Juga: Ganjil Genap DKI Masih Berlaku Jumat Ini Sebelum PSBB Total 14 September
"Kebijakan tersebut harusnya diambil pada awal bulan Agustus ketika positivity rate kita sudah mencapai 7 persen, bahkan di pertengahan bulan sudah mencapai 10 persen," kata William dikutip dari channel YouTube Kompas TV, Kamis (10/09/2020).
![Ondel-ondel melintas di depan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/9/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/09/10/67048-lampu-menyala-di-wisma-atlet-kemayoran.jpg)
"Sehingga kebijakan tersebut menarik rem darurat sudah cukup telat," imbuhnya.
William kemudian memberi tiga masukan dalam penerapan PSBB ulang ini kepada Anies Baswedan.
Pertama, ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mencari ruangan-ruangan baru agar masyarakat bisa melakukan isolasi bagi mereka yang terkena covid-19.
Sebab menurutnya, isolasi mandiri tidak dilaksanakan dengan efektif dan baik, karena kita yang diisolasi tidak bisa dilihat dan dikontrol apakah masyarakat melakukannya dengan baik dan benar atau tidak.
Baca Juga: IHSG Hari Ini Berpotensi Rebound Usai Anjlok Dihantam Isu PSBB
"Ruangan harus disediakan mungkin bisa memakai rusun-rusun yang belum terpakai," desak William.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan ruang ICU, karena kapasitas ICU saat ini sudah mencapai 70 %.
Kedua, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan BLT karena jika bansos maka banyak nilai yang akan terpotong.
"Ada bahan packagingnya, transportasinya, bahkan ada marginnya sehingga nilai yang didapat masyarakat tidak 100 %," ungkapnya.
William menambahkan, kalau yang diberikan BLT, maka akan 100 % sesuai jumlah nominal yang diterima serta bisa memberi kebebasan masyarakat untuk memilih kebutuhannya apa.
"Karena kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang butuh beras, ada yang butuh minyak saja," lanjutnya.
Sedangkan saran yang ketiga, Pemprov DKI Jakarta harus meningkatkan kapasitas testing mencapai 10 ribu orang.
Angka ini menurutnya, agar benar-benar bisa memetakan penyebaran Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.
