Kasus Gratifikasi Rp 20 Miliar, KPK Tahan Eks Pejabat Pemkab Subang

Kamis, 10 September 2020 | 19:07 WIB
Kasus Gratifikasi Rp 20 Miliar, KPK Tahan Eks Pejabat Pemkab Subang
KPK menahan eks Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana (HTS). (Suara.com/Welly)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan eks Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana (HTS). Heri merupakan tersangka penerima gratifikasi.

Heri merupakan tersangka gratifikasi bersama dengan terpidana Ojang Sohandi (OS) selaku Bupati Kabupaten Subang Periode 2013 – 2018. Heri sudah ditetapkan tersangka sejak Oktober 2019.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan Heri langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Heri langsung dilakukan penahanan selama 20 hari pertama.

"Terhitung mulai 10 September 2020 sampai dengan 29 September 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur," kata Karyoto dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga: KPK Prihatin MA Kerap Berikan Diskon Hukuman Penjara ke Koruptor

Heri kata Karyoto akan terlebih dahulu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Hal ini, sebagai tindakan protokol kesehatan terkait pandemi covid-19.

Untuk diketahui, kasus gratifikasi Heri merupakan pengembangan perkara korupsi di Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, tahun 2013–2018 yaitu dugaan gratifikasi terhadap pejabat di Pemerintah Kabupaten Subang.

Kasus itu bermula pada operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan Bupati Subang Ojang Sohandi dan yang lainnya pada April 2016 silam. Ojang telah divonis bersalah.

Heri menerima sejumlah gratifikasi uang dari calon peserta CPNS sumber K2 dari tahun 2012 sampai tahun 2015 atas perintah Bupati Ojang dengan total Rp 20 Miliar.

Heri disangkakan melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Jakarta PSBB Jilid II, KPK Kembali Atur Jam Kerja Pegawai

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI