Infografis
Suara.com - Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, Airlangga Hartanto meminta Satgas Covid-19 dan Kepala Daerah untuk menyeimbangkan penanganan pandemi dengan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan. Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Rapat koordinasi itu dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan 8 gubernur termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali menerapkan PSBB total.
"Dalam pembahasan tadi disepakati bahwa kita menyeimbangkan antara kegiatan yang terkait dengan pencegahan penyebaran covid dan tentu mempertimbangkan terkait dengan pemulihan perekonomian," kata Airlangga dalam jumpa pers dari BNPB, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut pemerintah pusat akan berkordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait ketersediaan tempat isolasi dan ICU yang mulai penuh di rumah sakit di Jakarta. Menurutnya Pemprov DKI bisa memanfaatkan hotel-hotel di Jakarta, mulai dari hotel bintang dua untuk tempat isolasi seperti yang dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Keluarga Benarkan Yopie Latul Meninggal karena Covid-19
Selain itu, pasien dengan kondisi ringan dan sedang bisa dialihkan ke tempat isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Pemerintah mendorong agar rumah sakit-rumah sakit yang ada di DKI ataupun yang di Jakarta itu untuk dilakukan relaksasi terutama terhadap pasien pasien yang posisinya sudah hampir sembuh dan masih dalam tahap observasi. Nah itu di Wisma Atlet fasilitasnya tersedia," ujarnya.
Airlangga juga mencontohkan kebijakan yang diambil Pemprov Jawa Barat yakni dengan melakukan pembatasan sosial berskala mikro di tingkat RT/RW, sehingga kegiatan ekonomi bisa tetap berjalan produktif.
"Maka tentu kita mengapresiasi di daerah Jabar Jateng Jatim di mana sektor produktif termasuk PMI manufaktur itu sudah masuk ke level di atas 50,8," tutur Airlangga.
Oleh sebab itu, Airlangga berharap Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta bisa tetap mengakomodasi kegiatan ekonomi agar tetap bisa berjalan produktif, sehingga pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan beriringan.
Baca Juga: Patuh Protokol Kesehatan, Keluarga Tak Sangka Yopie Latul Kena Covid-19
"Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta," pungkasnya.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan untuk menarik rem darurat dengan menerapkan PSBB total demi mencegah penularan corona kian meluas.
Anies mengatakan, keputusan ini diambil setelah melalukan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI. Ia dan jajarannya memutuskan untuk menerapkan PSBB sebelum masa transisi atau pembatasan yang lebih ketat dari sekarang.
Dengan kebijakan ini, maka kegiatan yang sudah sempat diizinkan dengan pembatasan kapasitas kembali dilarang. Misalnya seperti bekerja di kantor, hingga beribadah.
"Kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat, yaitu bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9).
Anies mengatakan, jika kebijakan ini tidak diambil, maka situasi penyebaran corona akan semakin mengkhawatirkan. Pasalnya kapasitas ruang ICU di Rumah Sakit dan tempat isolasinya nyaris penuh, serta angka kematian yang begitu tinggi.
