Infografis
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendukung keputusan Gubernur Anies Baswedan menerapkan kembali aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Ia meminta agar dalam penerapannya Pemprov harus bisa memberikan sanksi tegas.
Menurutnya saat ini tidak perlu lagi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang PSBB. Pasalnya mereka sudah pernah menjalaninga sebelum masa PSBB transisi.
"Saya menekankan kepada Gubernur agar seluruh pengawasan diperketat. Sekarang sudah bukan lagi sosialisasi-sosialisasi tapi penindakan tegas," ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).
Prasetio mengatakan demi memutus mata rantai penularan corona, Anies harus bisa tegas. Para pelaku usaha yang melanggar aturan ini harus cepat ditindak agar tidak menjadi contoh buruk bagi yang lain.
"Imbau soal Covid-19 kepada warga yang tegas. Begitu pun kepada warga, pertokoan, perkantoran, pengusaha yang melanggar, sanksi setegas-tegasnya," tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta kepada Gubernur untuk tidak memangkas tunjangan kinerja petugas yang bekerja di lapangak memerangi corona. Ia menganggap Anies tidak adil jika aturan pemangkasan tunjangan kinerja justru diberlakukan kepada pegawai yang telah bersusah payah melakukan pengawasan dan imbauan di lapangan.
“Seperti PNS di Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Mereka itu yang capek di lapangan, dan jangan sampai ada pemotongan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menilai kondisi penularan corona di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Dia menilai PSBB sudah seharusnya diberlakukan dengan mempertimbangkan kasus harian positif yang terus meningkat.
Baca Juga: DKI PSBB Lagi, Epidemiolog Sarankan Daerah Penyangga Ikuti Jakarta
"Melihat kondisi terkini soal perkembangan penyebaran virus Corona, memang sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. Semua aturannya harus dikembalikan," ujar Prasetyo.
