Infografis
Suara.com - Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, memberikan kritik keras kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang kebijakan subsidi kuota dan gadget pada pelajar.
Menurut Fahri, akan lebih baik jika pemerintah menyiarkan tayangan pendidikan melalui televisi sebagai bentuk pembelajaran selama pandemi.
"Pak @nadiemmakarim yth, daripada sampeyan sibuk beli gadget dan pulsa mendingan wajibkan semua TV untuk menyiarkan acara pendidikan sampai 50%. Layar TV sudah ada di rumah penduduk tapi siarannya alamakk! Ayolah cerdas dikit napa bikin kebijakan @jokowi," sentil Fahri melalui Twitter, Kamis (10/9/2020).
Fahri berpendapat bahwa perusahaan televisi bisa dimanfaatkan untuk memasok tayangan pendidikan, terutama stasiun televisi lokal.
Baca Juga: Pergi ke Sekolah saat Jadwal Kelas Online, Siswa SMA Ini Diskors
"Kan TV lokal juga banyak. konten ada di YouTube dan Google. Daring kan juga bisa pakai studio TV lokal. Ada lah caranya. Masak sih kita kehabisan akal," lanjut Fahri.
"Maksud saya, ini krisis kan krisis tapi TV-TV enggak kelihatan ada krisis kok. Ajari rakyat dong ini revolusi mental kan," sambung dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan solusi untuk menghadapi permasalahan pembelajaran jarak jauh yang dihadapi pelajar dan guru di Indonesia dengan memberi jatah kuota internet.
Nadiem Makarim akan memberikan jatah kuota internet sebesar 35 gigabyte per bulan untuk siswa, dan 50 gigabyte per bulan untuk mahasiswa.
Nadiem juga akan memberikan jatah kuota internet sebesar 45 gigabyte per bulan untuk guru.
Baca Juga: Dedek Bilang Fahri Hamzah Ngaco: Isu Dendam PKI Sudah Deras Sejak 2014
Tak hanya itu, Kemendikbud membagikan kuota internet 50 gigabyte per bulan untuk dosen. Total anggaran untuk kuota internet ini adalah Rp 7,2 triliun.
"Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp 8,9 triliun untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3-4 bulan ke depan (September-Desember 2020)," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).
Sementara sisa anggaran Rp 1,7 triliun akan dialokasikan Nadiem untuk tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, tunjangan profesi, dan tunjangan guru besar.
Nadiem menjelaskan, dana tersebut didapatkan dari dana cadangan pendidikan di APBN 2020 yang dicairkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasi kebutuhan pendidikan selama pandemi.
Meski begitu, Nadiem belum menjelaskan secara rinci teknis pencairan dana Rp 8,9 triliun tersebut agar bisa diakses siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.
"Ditunggu, pasti ada kerangka regulasi, saya belum bisa jelaskan, baru kemarin saja disetujui, jadi sekarang ini mengejar waktu untuk bisa membantu teman siswa dan mahasiswa kita," imbuh Nadiem.
