Infografis
Keputusan hukum yang kemudian membuat calon tunggal bisa mengikuti Pilkada, lanjut Ratna, harus pula diikuti pengaturan kebebasan menyampaikan pilihan kepada kotak kosong itu.
"Termasuk, mendorong pemantau pemilu yang nanti memiliki legal standing menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilu di daerah-daerah dengan calon tunggal," pungkas Ratna. [Antara]
