Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Amanan Nasional atau PAN DPRD DKI Jakarta salah satu partai yang menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dari Gubernur Anies Baswedan. Salah satu alasan laporan ditolak karena yang disampaikan tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim mengatakan laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak detail dan tidak sesuai dengan fakta.
"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika reses, dan turun ke masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," kata Hakim di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9/2020).
Salah satu contohnya adalah penyediaan air bersih di kawasan Maja, Jakarta Barat yang dikeluhkan warga. Hingga kini, kata Lukman masyarakat setempat masih menggunakan air kali kotor untuk mencuci.
Baca Juga: Masa Jabatan Dame Habis, DPRD Minta Anies Tunjuk Pejabat Definitif Sekwan
"Di lapangan, di Maja, Jakarta Barat masih ada saudara-saudara kita yang nyuci pakai air kali, bagaimana ini dikatakan masyarakat Jakarta sudah puas? Air bersih saja warga nggak bisa dapat," ujarnya.
Ia kecewa karena DPRD tidak dilibatkan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Anies dan jajarannya dinilai tidak transparan dalam menyusun program.
"Ini kan baru sekali rapat kemarin saat Banggar, itu juga sebentar, kami merasa ini Eksekutif tidak melibatkan kami. Kami legislatif DPRD merasa tak di anggap sama Eksekutif dalam hal penggunaan anggaran, dalam hal perencanaan sekarang Eksekutif kesannya jalan sendiri," imbuhnya.
Sebelumnya, setelah melayangkan protes, empat Fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2ABPD). Fraksi PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar menolak laporan penggunaan anggaran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Awalnya, ketika perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike selesai menyampaikan hasil pembahasan P2ABPD, Anggota Fraksi Golkar Basri Baco melakukan interupsi.
Baca Juga: DPRD DKI Gelar Rapat Komisi di Restoran, Takut Kerumunan Kena Corona
Ia mengaku kecewa dengan Anies dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses anggota DPRD. Karena itu ia memutuskan untuk walk out dari rapat.
"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu Fraksi Golkar izin untuk walkout," kata Baco di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Senin (7/9).
Setelah itu Baco dan anggota Fraksi Golkar lainnya berjalan meninggalkan ruangan. Selanjutnya, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda juga menyampaikan kekecewaan dengan rapat paripurna ini dan meminta izin fraksinya untuk keluar dari ruangan rapat.
"Kami Fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini. Untuk itu izinkan kami Fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini," kata Oman.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani juga ikut berjalan meninggalkan ruang rapat paripurna.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza menganggap anggota dewan tidak diakomodir dalam memberikan pendapat di rapat paripurna. Ia juga menyatakan menolak laporan dari Anies itu.
"PSI juga menolak tentang pertanggungjawaban APBD 2019," tandasnya.
