Infografis
Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 diwarnai hujan interupsi. Pasalnya laporan dari Gubernur Anies soal kinerjanya dalam menggunakan dana di tahun 2019 dianggap mengada-ada.
Awalnya, saat rapat yang dimulai sekitar pukul 13.35 WIB, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membuka rapat seperti biasa. Setelah menyampaikan pembukaan, anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi.
Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak rinci. Selain itu, bahkan ia menganggap laporannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim di lokasi, Senin (7/9/2020).
Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu. Ia kembali menyinggung dugaan korupsi dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).
Ia pun menilai Anies tidak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.
"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," kata August.
Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga kecewa dengan Anies karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan. Ia merasa aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pimpinan eksekutif mengakomodirnya.
"Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodir oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.
Baca Juga: Laporan Anies Soal APBD 2019 Dianggap Mengada-ada, 4 Fraksi DPRD DKI Protes
