Infografis
Suara.com - Setelah melayangkan protes, empat fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2ABPD).
Fraksi PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar menolak laporan penggunaan anggaran dari Gubernur Anies Baswedan.
Awalnya, ketika perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike selesai menyampaikan hasil pembahasan P2ABPD, Anggota fraksi Golkar Basri Baco melakukan interupsi.
Ia mengaku kecewa dengan Anies dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses anggota DPRD. Karena itu ia memutuskan untuk walk out dari rapat.
Baca Juga: Laporan Anies Soal APBD 2019 Dianggap Mengada-ada, 4 Fraksi DPRD DKI Protes
"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu fraksi Golkar izin untuk walk out," kata Baco di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Senin (7/9/2020).
Setelah itu, Baco dan anggota fraksi Golkar lainnya berjalan meninggalkan ruangan. Selanjutnya, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda juga menyampaikan kekecewaan dengan rapat paripurna ini dan meminta izin fraksinya untuk keluar dari ruangan rapat.
"Kami fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini. Untuk itu izinkan kami fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini," kata Oman.
Tak hanya Oman dan anggota fraksi, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani juga ikut berjalan meninggalkan ruang rapat paripurna.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza menganggap anggota dewan tidak diakomodir dalam memberikan pendapat di rapat paripurna. Ia juga menyatakan menolak laporan dari Anies itu.
Baca Juga: Secara Politik, Pembangunan Tugu Peti Mati Rugikan Anies Sendiri
"PSI juga menolak tentang pertanggungjawaban APBD 2019," pungkasnya.
Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 diwarnai hujan interupsi. Pasalnya laporan dari Gubernur Anies soal kinerjanya dalam menggunakan dana di tahun 2019 dianggap mengada-ada.
Awalnya, saat rapat yang dimulai sekitar pukul 13.35 WIB, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membuka rapat seperti biasa. Setelah menyampaikan pembukaan, anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi.
Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak rinci. Selain itu, bahkan ia menganggap laporannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim di lokasi, Senin (7/9/2020).
Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu. Ia kembali menyinggung dugaan korupsi dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).
Ia pun menilai Anies tidak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.
"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," kata August.
Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga kecewa dengan Anies karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan. Ia merasa aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pimpinan eksekutif mengakomodirnya.
"Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodir oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.
