Infografis
Suara.com - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2019 diwarnai hujan interupsi. Pasalnya laporan dari Gubernur Anies Baswedan soal kinerjanya dalam menggunakan dana di tahun 2019 dianggap mengada-ada.
Awalnya, saat rapat yang dimulai sekitar pukul 13.35 WIB, Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi membuka rapat seperti biasa. Setelah menyampaikan pembukaan, anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi.
Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak rinci. Selain itu, bahkan ia menganggap laporannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim di lokasi, Senin (7/9/2020).
Baca Juga: Secara Politik, Pembangunan Tugu Peti Mati Rugikan Anies Sendiri
Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu. Ia kembali menyinggung dugaan korupsi dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).
Ia pun menilai Anies tidak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.
"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," kata August.
Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga kecewa dengan Anies karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan. Ia merasa aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pimpinan eksekutif mengakomodirnya.
"Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodir oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.
Baca Juga: Kedai Kopi Buka Lagi Usai Ditutup Anies, Satpol PP: Siapa Jagonya? Keluar!
Ketua fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco juga mengungkapkan hal yang sama. Ia lantas meminta Anies memberikan laporan atas pengerjaan hasil reses yang dikumpulkan anggota dewan.
"Melalui forum ini mohon pimpinan dewan bisa meminta kejelasan dan keputusan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai komitmennya dalam melaksanakan aspirasi rakyat. Ini hak dewan," tegas Baco.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyatakan menolak P2APBD 2019 dari Anies. Ia mengaku kecewa karena hasil reses tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya.
"Buat apa kami jadi dewan kalau jalanan rusak, air bersih saja tidak bisa kita berikan ke konstituen kita," tuturnya.
Menanggapi hal ini, Prasetio selaku pimpinan rapat menyatakan akan menampung aspirasi dari tiap fraksi itu. Nantinya ia akan berkoordinasi dengan Anies untuk memenuhi tuntutan anggota dewan.
"Ditampung ya, saya akan koordinasi dengan pak Gubernur. Karena pemerintahan daerah bukan hanya eksekutif tapi legislatif juga. Buat apa kita reses tapi tidak ditampung oleh eksekutif," pungkasnya.
