Infografis
Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menyewa jasa influencer dalam membantu mempengaruhi opini publik. Penggunaan influencer menjadi perdebatan penting karena sejatinya setiap instansi pemerintah sudah punya public relation -- Presiden punya juru bicara -- yang perannya sama.
Bagaimana dengan era Presiden Soeharto dalam mengelola tim komunikasi publik.
Kalau era pemerintahan Soeharto belum ada yang namanya influencer lantaran masa itu belum ada platform sosial media seperti periode Jokowi. Tapi juru bicara pemerintah kala itu dipegang oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono.
Sementara kalau zaman Jokowi, ada Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden. "Saya bingung tupoksinya bagaimana (zaman Jokowi)," kata analis politik dari Political Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com, Senin (7/9/2020).
Era Soeharto, Moerdiono jika menyampaikan pesan pemerintah kepada publik sangat berhati-hati.
"Tetapi era "zaman now" atau milenial semua bisa bicara kendati bukan bidang dia," kata Jerry Massie.
Begitu juga dengan job discriptionnya, era Jokowi dinilai Jerry Massie paling amburadul dan kacau karena tidak teratur. Zaman Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Jerry Massie, masih lumayan bagus jika dibandingkan pemerintahan setelahnya.
"Tapi sekarang. Harusnya yang banyak bicara jubir Presiden, tapi banyak di-take over KSP," kata Jerry Massie.
Menjadi juru bicara Presiden dituntut untuk pintar dan tahu cara menerjemahkan bahasa Presiden. Juru bicara harus menguasai bahasa tutur sampai bahasa asing dan mengerti soft skill and hard skill serta memahami fungsi public relation.
Baca Juga: BuzzerRp dan Sejarah Propaganda Ala Rusia Jelang Pilpres 2019
"Tapi saya lihat saat ini humas kita lemah. Tapi saya condong ke jubir saja. Humas itu tupoksinya lain. Bagian humas tugasnya : fact finding, planning, communications, dan evaluation," kata Jerry Massie.
