Infografis
Suara.com - Analis Politik Sekaligus Direktur Esksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang meminta masyarakat Minang Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila justru akan menjadi boomerang jika putri presiden ke-5 maju di Pilpres 2024 mendatang.
"Jelas pernyataan ini akan sangat merugikan dirinya sendiri, katanya Puan mau maju menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024, namun sudah mulai mengeluarkan statmen yang blunder," kata Pangi dalam keterangannya seperti dikutip Suara.com, Sabtu (5/9/2020).
Pangi mengatakan, apa yang dilakukan oleh Puan bisa menjadi jebakan yang membuat dirinya sulit untuk mendapat dukungan bertarung di Pilpres mendatang. Apalagi, jejak digital nantinya bisa dikorek.
"Jejak digital bisa digoreng lawan politiknya dikemudian hari. Saya tidak habis pikir menggapa Puan sangat berani mengeluarkan statmen yang kurang tepat, melenceng dari sejarah, kita tidak menyangka beliau mencurigai ke-pancasilaisan orang minang. Semestinya sikap politisi berkelas, merangkul bukan memukul," ungkapnya.
Sementara itu terkait momen Pilkada 2020, Pangi menilai pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung koalisi Partai Demokrat dan PDIP sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar dapat dirugikan dengan adanya ucapan Ketua DPR RI tersebut.
"Kerja keras pasangan kandidat selama ini bisa buyar akibat pernyataan blunder ini, pasangan ini akan berpotensi menuai sentimen negatif dan resistensi pemilih orang minang tinggi," tuturnya.
Lebih lanjut, Pangi meminta putri Megawati Soekarnoputri tersebut untuk lebih jernih lagi dalam berpikir. Menurutnya, tidak ada keuntungan yang bisa diambil dari ucapan kontroversi Puan tersebut.
PDIP Buka Suara
Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman angkat bicara menanggapi polemik pernyataan kontroversi Puan.
Baca Juga: Protes Ucapan Puan, Natalius: Bro Fadli Zon Harapanmu Jadi Presiden Ditutup
Alex meminta semua pihak memahami bahwa apa yang disampaikan Puan yang meminta masyarakat Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila hanya disampaikan untuk pengurus PDIP saja.
