Infografis
Suara.com - Aktivis politik Rizal Ramli mengkritik sikap pemerintah dan aparat keamanan yang dinilainya kekinian tak lagi berpihak kepada rakyat jika terlibat dalam konflik agraria.
Rizal mengatakan, pemerintah dan aparat keamanan selalu berpihak kepada investor ketimbang rakyat ketika terjadi konflik agraria.
Padahal, kata dia, investor kekinian semakin gencar melakukan perampasan lahan warga bahgkan adat.
Rizal Ramli berujar, kondisi tersebut bahkan jauh berbeda pada era kepemimpinan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Baca Juga: Jika MK Kabulkan Gugatannya, Rizal Ramli Punya Niatan Nyapres
Ia mengatakan, Gus Dur saat menjadi presiden selalu berpihak kepada rakyat ketika terjadi konflik agraria.
"Gus Dur selalu berpihak kepada rakyat dalam menangani konflik agraria. Tapi yang terjadi sekarang ini kan bukan demikian. Investor bersembunyi di belakang kebijakan negara, bersembunyi pakai aparatur negara untuk merebut tanah adat, tanah ulayat dan sebagainya," kata mantan menteri ekonomi, keuangan dan industri era Gus Dur ini.
"Ini yang yang menurut saya berbahaya, karena kebijakan dan aparat justru sekadar jadi alat investor untuk menguasai tanah rakyat dan tanah adat," kata Rizal Ramli dalam webinar Ngopi Bareng RR, Jumat (4/9/2020).
Rizal Ramli bercerita, setiap kali mengurusi konflik agraria, Gus Dur selalu memakai pendekatan kerakyatan.
Artinya, Gus Dur selalu mengutamakan solusi yang menomorsatukan warga ketika berkonflik dengan perusahaan-perusahaan penguasa lahan.
Baca Juga: Gugat PT ke MK, Rizal Ramli: Agar Jadi Pemimpin Tak Bermodal Gorong-gorong
"Jadi pendekatannya Gus Dur, kalau ada konflik antara rakyat dan orang-orang besar, sejauh mungkin belain rakyat gitu loh. Karena yang besar kan bisa pakai lawyer, bisa pakai apa, bisa mempengaruhi," ujar Rizal Ramli.
Tapi pada zaman kiwari, rakyat selalu kalah dalam proses hukum melawan investor ketika terjadi konflik agraria.
Sebabnya, rakyat tak mampu menyewa pengacara. "Belum lagi ditambah sistem peradilan yang korup," kata Rizal.
Karenanya, Rizal menilai pendekatan pemerintah terhadap konflik agararia harus segera dibenahi, sehingga menguntungkan rakyat.
"Ini hal-hal yang kita harus benahi. Karena apa sih gunanya pembangunan, apa gunanya kemajuan kalau yang menikmati itu hanya yang besar-besar saja, investor saja. Rakyat tak dapat manfaat dari modal yang dia punyai, yaitu lingkungan dan tanahnya. Lingkungannya dirusak, tanahnya diambil secara paksa," tutur Rizal Ramli.
