Infografis
Suara.com - Analis politik dan ekonomi mengingatkan beberapa isu ekonomi era Presiden Joko Widodo yang menurutnya harus dipahami secara tepat supaya masyarakat tidak salah paham.
Pertama, kata Rustam, jangan mau dibodohi, apalagi disesatkan bahwa seolah-olah kerja Presiden Joko Widodo hanya menambah utang.
Sejak awal menjabat Presiden, kata Rustam, Jokowi juga harus membayar cicilan dan bunga utang rezim sebelumnya. Misal tahun 2015, Jokowi membayar Rp382 triliun, kemudian tahun 2016 membayar Rp505 triliun, dan pada tahun 2017 mesti membayar Rp347 triliun.
Melalui akun Twitter, Rustam juga mengingatkan agar masyarakat jangan mau dibodohi, apalagi disesatkan dengan informasi seakan-akan ekonomi Indonesia terpuruk karena pertumbuhan ekonomi negatif.
Baca Juga: Mengakselarasi Ekonomi Melalui Tiga Pilar Utama
"Mereka menutup informasi bahwa pada kuartal II puluhan negara-negara alami pertumbuhan negatif dua digit (puluhan persen). Jauh di atas Indonesia yang hanya - 5,3 persen," kata Rustam.
Di tengah pandemi Covid-19, dimana negara-negara sedang berlomba mencari vaksin, Rustam mengingatkan masyarakat jangan mau dibohongi apalagi disesatkan bahwa seakan-akan Indonesia jadi "kelinci percobaan" atau ujicoba vaksin buatan Cina.
"Beberapa negara mayoritas Islam seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bangladesh, dan juga Peru sedang ujicoba vaksin buatan Cina," kata Rustam.
Kaum genderuwo
Beberapa hari lalu, Rustam juga menyinggung kelompok tertentu yang disebutnya kaum genderuwo yang membuat narasi bahwa resesi ekonomi sama dengan krisis ekonomi. Dia meminta masyarakat jangan mau ditakut-takuti dengan narasi tersebut.
Baca Juga: Soal Menag Fachrul Razi, Fadli Zon: Menteri Ini Diganti Saja Pak Jokowi
"Kita jangan mau ditakut-takuti apalagi sampai dibodohi kaum genderuwo bahwa resesi ekonomi sama dengan krisis ekonomi. Resesi hanya sekedar istilah teknis bahwa aktivitas ekonomi menurun atau lesu yang diindikasikan oleh pertumbuhan PDB suatu negara mengalami minus 2 kuartal berturut-turut," kata Rustam.
Sedangkan krisis ekonomi, kata Rustam Ibrahim, bukan hanya ditunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto minus. Selain minusnya besar (dua digit), juga dibarengi dengan inflasi yang tinggi serta terganggunya sektor keuangan. Nilai tukar jeblok, kata dia, bunga bank meroket menyebabkan krisis likuiditas dan beban utang luar negeri melonjak.
Menurut Rustam Ibrahim kalaupun seandainya bulan depan (Oktober) ekonomi Indonesia memasuki resesi, Indonesia harus melihat minus atau negatifnya pertumbuhan PDB Jika berada di bawah - 5.3 persen, misalnya hanya - 1-3 persen, itu artinya ekonomi Indonesia justru sedang menuju pemulihan (recovery).
"KITA jangan mau dibodohi dengan retorika bahwa utang negara akan membebani anak cucu. Soeharto sejak 1967 membuat utang dan mewariskan utang banyak 1998. Tapi anak-anak saya tidak merasa ikut bayar utang negara, paling PPH/PPN. Dan orang miskin tidak bayar pajak dan hidup lebih sejahtera sekarang," katanya.
