Infografis
Suara.com - Selasa (1/9/2020), warga Taman Garuda, Kampung Glintung, Kota Malang merasa bahagia, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberikan serifikat tanah kepada warga.
Penyerahan sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra.
Reforma Agraria merupakan bagian dari visi presiden, untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat, terdiri dari Aset Reform dan Akses Reform. Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas utama melakukan Aset Reform, melalui Legalisasi Aset serta Redistribusi Tanah.
Lima belas sertipikat yang secara simbolis diserahkan merupakan bagian dari PTSL Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang 200 bidang, PTSL Kantah Kota Batu 2.255 bidang dan Redistribusi Tanah Kantah Kabupaten Malang 1.500 bidang.
Dalam kesempatan ini, Surya Tjandra berpesan kepada masyarakat penerima sertipikat untuk menjaga baik-baik sertipikat yang telah diterima.
"Selamat buat yang tadi dapat sertipikat. Mohon dijaga, tidak gampang orang BPN itu tanda tangan sertipikat, kalau tidak clean and clear tidak ditanda tangan. Jadi betul-betul tolong dihargai, dihormati dan mudah-mudahan didoakan supaya teman-teman kita ini, sehat selamat," ujarnya.
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Malang, Bupati Malang dan Wakil Wali Kota Batu, Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat dan Plt. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur.
Wali Kota Malang, Sutiaji dalam sambutannya mengapresiasi program Kementerian ATR/BPN ini.
"Saya atas nama Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, atas nama Pemerintah Kota Batu, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Tentu apa yang telah dilakukan yang diberikan dan juga inisiasi Kementerian, berarti aspirasi dari masyarakat agar tanahnya disertipikat, ditangkap oleh BPN Provinsi kota Kabupaten, Alhamdulillah," ucap Sutiaji.
Baca Juga: Capai Birokrasi Berkelas, ATR/BPN Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator
"Dulu masalah tanah ini, tidak banyak yang pikirkan tetapi ke depan dan hari ini sudah mulai tumbuh kesadaran bahwa sertipikat tanah menjadi penting, agar tidak terjadi konflik sosial, perkara masalah-masalah status tanah hak milik dan lain sebagainya," tambah Sutiaji.
