Infografis
Suara.com - Pada Minggu, 4 Maret 1990, puluhan konglomerat diajak Presiden Soeharto untuk berkumpul di Tri S Ranch Tapos.
Di antara konglomerat yang hadir dalam pertemuan di peternakan pribadi itu adalah Liem Sioe Liong, Ciputra, Eka Tjipta Widjaya, dan Sofyan Wanandi, dan The Ning King.
Ketika itu, Soeharto punya alasan kuat untuk mengundang para pengusaha besar itu. Dia ingin mereka menyumbang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
Menurut analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim, strategi Soeharto tak ada salahnya juga dilakukan Presiden Joko Widodo di tengah kesulitan ekonomi seperti sekarang ini, mengajak pengusaha besar yang sudah banyak menikmati hasil pembangunan ikut meringankan beban masyarakat berekonomi kecil.
Baca Juga: Sri Mulyani Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III Masih Negatif
"Pak Harto pernah kumpulkan para konglomerat di peternakannya di Tapos dan meminta bantuan untuk kepentingan tertentu. Presiden Jokowi tidak ada salahnya jika kumpulkan para konglomerat dan minta mereka membantu menggerakkan ekonomi dengan menyumbang dari kekayaan pribadi untuk kaum miskin," kata Rustam, Rabu (2/9/2020).
Rustam mengingatkan, "dosa besar" orang-orang kaya dimasa pandemi atau resesi adalah menyimpan kelebihan uangnya karena banyak tinggal di rumah.
"Belanjalah seperti sebelum pandemi, tapi di dalam negeri. Kalau masih berlebih, bersedekah untuk kaum miskin. Ingat jika ekonomi negara-negara dunia ambruk, kekayaan anda juga bisa terpuruk," kata Rustam.
Kelemahan Jokowi
Sampai detik ini, pandemi Covid-19 masih menjadi masalah serius bagi Indonesia. Pandemi memberikan dampak besar, terutama pada sektor ekonomi dan sosial.
Baca Juga: Kaesang Bikin Akun Penipu Lelang Fiktif Panik dan Minta Maaf
Menurut Rustam ada sejumlah kelemahan Jokowi dalam menangani pandemi serta upaya memulihkan keadaan.
Kelemahan utama Presiden Jokowi, menurut Rustam, tidak melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa dalam upaya melawan pandemi dan memulihkan pulihkan ekonomi, khususnya civil society organization (CSO/NGO) dan sektor swasta.
Presiden Jokowi dinilai Rustam terlalu mengandalkan peran negara dengan birokrasi sipil dan militernya.
Rustam kemudian membandingkan dengan ketika Aceh dihantam tsunami tahun 2004.
Ketika itu, ratusan CSO, NGO, LSM terlibat aktif di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, UMKM dan lainnya, membantu memulihkan Aceh.
Hanya dalam beberapa tahun, Aceh pulih kembali, bahkan lebih baik dari sebelum dihantam tsunami.
"Sekarang CSO/NGO sangat jauh dari Jokowi," kata Rustam yang disampaikan melalui akun Twitter.
Sektor swasta yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 memang diberi berbagai keringanan dan stimulus oleh pemerintah. Tapi, kata Rustam, pengusaha tidak diminta tanggungjawabnya membantu pemerintah hadapi pandemi.
Menurut Rustam perlu dibedakan perusahaan dengan pengusaha. Usaha mereka bisa bangkrut, tapi kekayaan pribadi tetap utuh.
Kelemahan lain dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang disebutkan Rustam yaitu kurang mengembangkan perannya sebagai solidarity maker, mengobarkan semangat, mempersatukan, dengan retorika seperti ditunjukkan waktu kampanye. "Sekarang tampaknya preoccupied sebagai "jubir situasi pandemi & ekonomi Indonesia," katanya.
Tetapi, menurut Rustam, Presiden Jokowi masih punya waktu tiga tahun untuk mengubah gaya kepemimpinannya.
