Infografis
Suara.com - Kemunculan kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia yang dimotori Din Syamsuddin dan kawan-kawannya, oleh sejumlah kalangan langsung dikaitkan dengan kepentingan politik praktis.
Bahkan ada yang menganalisa gelagat koalisi ini akan menjadi partai, sebagaimana disampaikan analis dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo.
Di tengah polemik tentang gerakan KAMI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan kepada mereka untuk bicara dengan para ketua partai pendukung pemerintah jika ada ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo.
"Sebaiknya tokoh-tokoh KAMI dan kelompok yang merasakan tidak puas dengan kinerja dan janji kampanye @jokowi
dan penanganan ekonomi akibat dampak Covid-19 , bisa menyampaikan pada Ibu Megawati SP dan ketum parpol yang ada di pemerintahan," kata Arief Poyuono melalui akun Twitter @bumnbersatu.
Megawati ketika membuka Sekolah Partai Angkatan II Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan, Rabu (26/8/2020), menyinggung deklarasi KAMI yang diselenggarakan di Tugu Proklamasi.
"Saya suka ketawa, ini kemarin ini ada pemberitaan ada orang yang membentuk KAMI, di situ kayaknya banyak banget yang kepengen menjadi presiden, terus saya mikir, lah dari pada bikin seperti begitu kenapa dulu tidak cari partai ya?" kata Megawati.
Megawati menjelaskan jika seseorang ingin menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia maka harus mendapatkan dukungan dari partai politik.
"Peraturan di republik ini, ketatanegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya Pilkada dan Pemilu, maka seseorang harus mencari partai, dukungan, usungan," kata dia.
Jalur independen, menurut Megawati, memang bisa dilakukan juga, namun akan sulit jika bekerja sama dengan legislatif yang mayoritas merupakan orang partai politik.
Baca Juga: Tolak Menantu Jokowi yang Diusung Megawati, 4 Ketua PDIP di Medan Dipecat
"Tidak ada salahnya, hanya jangan lupa, independen kalau jadi dia tidak punya fraksi loh. Jadi bagaimana kalau akan bicarakan namanya pemerintahan di daerah, kan harus ada toh pemerintahan melalui bupati atau wali kota atau gubernur, kan harus bicara dengan DPRD I-II atau DPR nasional, jadi bagaimana coba, pikir," kata Megawati.
