Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ( Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif menduga KTP warga Mojokerto atas nama Syamsul Hadi Anwar yang ditemukan di Yaman merupakan KTP palsu.
Alasannya, KTP yang ditemukan saat penggerebekan markas jaringan ISIS - Al Qaeda and Arabian Peninsula atau AQAP di Al Bayda itu menggunakan Nomor Induk Kependudukan dengan NIK 351513241265002 terdaftar atas nama lain, yakni Ridho Rahman Munanto.
"Iya, saya menduga KTP itu palsu karena saya gak melihat fisik aslinya hanya melihat datanya. Datanya NIK-nya adalah milik namanya Ridho Rahman Munanto," ujar Zudan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Zudan mengatakan, sebelumnya Dukcapil telah melakukan penelusuran data terlebih dahulu berdasarkan NIK yang tertera di KTP di dalam video beredar. Hasilnya, memang NIK tersebut sudah lebih dahulu digunakan atas nama Ridho baru setelahnya dicuri atau dipalsukan ke dalam KTP atas nama Syamsul.
Baca Juga: Penemuan KTP WNI di Markas ISIS, DPR Duga Ada Jaringan Teroris Lain di RI
"Jadi sejak tahun 2006 KTP itu kan dibuat 2008 yang tertulis yang ditemukan di luar negeri itu, itu dibuat tahun 2008 masa berlakunya sampai 2013. Kalau dulu kan berlakunya lima tahun. Sedangkan atas nama Ridho itu sudah dibuat sejak tahun 2006. Jadi NIK itu sudah atas nama Ridho sejak tahun 2006," kata Zudan.
Kekinian, Zudan mengatakan pihaknya juga sudah mengklarifikasi langsung ke siempunta NIK. Diketahui Ridho tidak ada kaitannya dengan Syamsul yang KTP palsunya ditemukan di markas ISIS.
"Oh sudah, sudah cek. Orangnya (Ridho) ada di Nganjuk. Enggak (terkait). Jadi NIK-nya Ridho dipakai untuk membuat KTP dengan nama itu, nama yang saya sebutkan tadi, Syamsul Hadi Anwar," ujarnya.
Sebelumnya, video viral berisi rekaman penggerebekan markas jaringan ISIS - Al Qaeda and Arabian Peninsula atau AQAP di Al Bayda, Republik Yaman, membuat geger warga Jawa Timur.
Sebabnya, saat penggerebekan tersebut, ditemukan uang Rupiah dan kartu tanda penduduk warga Kabupaten Mojokerto.
Baca Juga: Misteri KTP Milik Syamsul yang Ada dalam Markas ISIS di Yaman
Belakangan diketahui, KTP yang ditemukan di markas ISIS - AWAP di Yaman itu adalah milik Syamsul Hadi Anwar.
Pada KTP itu, tertera si pemilik beralamat di Jalan Basket Blok NN Nomor 16 RT1/RW12 Perum Japan Raya, Desa Japan Raya, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
Salah satu warga Jalan Basket Blok NN, Yuda mengakui sudah mendengar kabar adanya KTP warga Mojokerto saat penggerebekan markas jaringan ISIS Al Qaeda and Arabian Peninsula.
Namun, Yuda mengatakan, ketika diperiksa, rumah yang sesuai dengan alamat KTP tersebut tidak berpenghuni.
“Rumahnya kosong sudah lama,” kata Yuda, seperti dikutip Suara.com dari Beritajatim.com, Senin (31/8/2020).
Dia mengatakan, sejak video tersebut ramai diperbincangkan pada media sosial, banyak yang mendatangi rumah itu.
Namun menurutnya, Syamsul Hadi Anwar yang tertera pada KTP tersebut bukan orang Jalan Basket Blok NN Nomor 16 RT 1 RW 12 Perum Japan Raya, Desa Japan Raya, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
“Bukan orang sini, tidak tahu kok jadi begitu. Ramai, banyak yang ke sini tapi itu rumah kosong sudah lama," kata dia.
Yuda mengungkapkan, si pemilik rumah sudah pindah ke Kalimantan.
Sementara Sekretaris RT1/RW12, Hariyono mengatakan, nama yang ada di KTP tidak ada dalam daftar warganya.
“Sesuai KTP tersebut, bukan rumah milik Syamsul Hadi Anwar tapi milik Pak M Subekhan atau Pak Aan,” ungkapnya.
M Subekhan, lanjut Hariyono, merupakan pegawai salah satu perusahaan Jepang yang memproduksi kendaraan terutama mobil.
Namun, kata dia, sejak tahun 2010, pemilik sudah pindah ke Kalimatan karena mendapat penugasan dari kantor.
Dia menjelaskan, Subekhan pindah ke Kalimantan bersama keluarga karena perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja membuka cabang di pulau tersebut.
“Sejak 10 tahun lalu, 2015, rumah dalam keadaan kosong. Kalau anaknya, dulu pas di sini masih kecil-kecil. Ada dua, satu SD dan yang satu belum sekolah," kata dia.
Setelah ditinggal pergi Subekhan, rumah itu sempat dikontrak sebagai kantor koperasi simpan pinjam Bangun Jaya Mandiri selama 2 tahun.
"Setelah 2 tahun kontrak selesai, sampai dengan saat ini rumah tersebut kosong dan tidak berpenghuni,” tuturnya.
