Mustapha Adib Resmi Jadi Perdana Menteri Lebanon, Gaungkan Reformasi Besar

Selasa, 01 September 2020 | 08:17 WIB
Mustapha Adib Resmi Jadi Perdana Menteri Lebanon, Gaungkan Reformasi Besar
Mustapha Adib resmi menjadi Perdana Menteri Lebanon terbaru.[Twitter/@LBpresidency]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mustapha Adib resmi menjadi Perdana Menteri Lebanon setelah mendapat dukungan dan berjanji akan melakukan reformasi besar-besaran dan menyelidiki ledakan Beirut secepatnya.

Menyadur The Guardian, Selasa (1/9/2020), Mustapha Adib mendapatkan 90 suara di antara para legislator di 128 anggota parlemen. Mantan duta besar Lebanon untuk Jerman tersebut berbicara kepada wartawan tak lama setelah ia ditunjuk oleh presiden Michel Aoun, untuk membentuk pemerintahan baru.

Sedikitnya 180 orang tewas dan 6.000 lainnya luka-luka dalam ledakan 4 Agustus yang menghancurkan pelabuhan Beirut dan menyebabkan kerusakan luas pada kawasan pemukiman dan komersial.

Ledakan tersebut disebabkan oleh terbakarnya 2.750 ton amonium nitrat yang sudah disimpan selama enam tahun di gudang pelabuhan. Pemerintah mengundurkan diri kurang dari seminggu kemudian.

Baca Juga: Simpan 448 Ton Bahan Peledak Sitaan, DJBC: Jika Meledak, Karimun Tenggelam

Dalam langkah pertamanya setelah diangkat, Adib mengunjungi Gemmayzeh, salah satu daerah yang paling parah terkena ledakan, dan berdialog dengan penduduk.

"Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan pemandangan yang menakutkan ini," kata Adib.

Reaksinya bercampur, dengan beberapa teriakan "Revolusi, revolusi!" dan menuntut Adib bisa menjadi perdana menteri yang independen jika dia dipilih oleh partai politik.

"Kami menginginkan kebenaran, dan jika Anda tidak akan bekerja untuk kebenaran maka kami tidak menginginkan salah satu dari Anda," kata seorang pria kepada Adib saat kunjungan.

Adib mengatakan ingin membentuk pemerintahan dalam waktu singkat agar penyelidikan atas ledakan Beirut bisa dilakukan lebih cepat.

Baca Juga: Lokasi Bekas Ledakan Beirut Jadi Spot Foto Selfie Wisatawan

Sebelumnya, di istana presiden, Adib mengatakan dia akan membentuk kabinet yang berisikan para ahli dan bekerja dengan parlemen untuk "menempatkan negara di jalur yang tepat untuk mengakhiri drainase keuangan, ekonomi dan sosial yang berbahaya".

"Kesempatan di depan negara kita sempit, dan misi yang saya terima didasarkan pada semua kelompok politik yang menyadari hal itu." ujar Adib. Ia menambahkan reformasi harus segera dilakukan melalui kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Presiden Macron dan para pemimpin dunia lainnya, serta IMF, telah menolak memberikan bantuan kepada Lebanon sebelum memberlakukan reformasi besar-besaran.

Mantan perdana menteri Saad Hariri mengatakan setelah pertemuan dengan Presiden Aoun pada hari Senin bahwa 18 anggota bloknya telah memberikan dukungannya kepada Adib.

Adib menyerukan pembentukan pemerintahan ahli untuk melaksanakan reformasi "yang bertujuan memulihkan kepercayaan dunia terhadap ekonomi kita sehingga kita dapat mulai keluar dari krisis ini".

Adib, yang kembali dari Jerman ke Lebanon pada hari Sabtu, adalah satu-satunya nama yang muncul untuk posisi perdana menteri, yang menurut sistem pembagian kekuasaan berbasis sektarian Lebanon haruslah seorang Muslim Sunni.

Kandidat yang mendapat dukungan paling banyak diminta untuk membentuk kabinet baru, tetapi kelas politik Lebanon yang terpecah sering macet karena siapa yang memegang jabatan senior dan kementerian utama.

Adib ditunjuk oleh empat mantan perdana menteri, termasuk Hariri, pada saat konsultasi yang dilakukan hari Senin. Kelompok militan kuat Hizbullah dan sekutunya juga mendukung Adib.

Pimpinan Hizbullah, Hassan Nasrallah, mengatakan para pendukungnya akan bekerja sama dan memfasilitasi pembentukan pemerintahan yang mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan melakukan reformasi.

Krisis ekonomi di Lebanon telah melemahkan nilai mata uang Lebanon lebih dari 80%, menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan inflasi melambung tinggi.

Infeksi virus dan kematian juga meningkat, mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan kembali beberapa pembatasan pada kegiatan ekonomi dan sosial yang sebagian besar telah diabaikan di tengah kemerosotan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI