Infografis
Suara.com - Berbagai elemen masyarakat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan suap Djoko Tjandra yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Kumalasari. Banyak kalangan masyarakat menilai penanganan kasus suap Jaksa Pinangki oleh Kejaksaan Agung berpotensi besar terjadi konflik kepentingan.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara. Firli mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejagung terkait kasus tersebut.
"Kami sudah koordinasi dengan kejagung," kata Firli di Gedung DPR, Senin (31/8/2020).
Firli menuturkan, pihaknya telah meminta untuk dilakukan supervisi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi Jaksa Pinangki terkait Djoko Tjandra. Apalagi, kata dia, bila Kejagung dianggap lambat menangani kasus tersebut tak menutup kemungkinan akan mengambil alih.
Baca Juga: Jika Kejagung Tak Mau Kasus Pinangki Diambil Alih KPK, MAKI Siap Gugat
"Kasus itu kami lakukan supervisi untuk penanganan selanjutnya. Tapi kalau tidak selesai, sesuai pasal 10 A bisa kami ambil," tandas Firli.
Sebelumnya, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menangkap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka. Dia ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi dalam skandal kasus Djoko Tjandra.
Pinangki ditangkap di kediamannya, kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu, penyidik melakukan proses penahanan terhadap Pinangki selama 20 hari.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono mengatakan terkait nilai korupsi penerimaan hadiah atau janji yang diduga diterima Pinangki masih dalam proses penyidikan. Namun, dia menyebut bahwa dugaan sementara nominal yang diterima Pinangki sebesar USD 500 ribu atau sekitar Rp7 Miliar.
Terkait kasus ini, Pinangki disangkakan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga: Kerugian Akibat Kebakaran di Gedung Kejagung Ditaksir Rp1,1 Triliun
