Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengingatkan pihak Mahkamah Agung (MA) agar dapat memberikan kepastian hukum dengan berpihak kepada rakyat.
Hal itu seiring dengan rakyat yang mayoritas selalu kalah dalam setiap sengketa penggunaan lahan dengan pengembang.
Pernyataan tersebut disampaikan Desmond saat memimpin rapat kerja bersama dengan seluruh mitra Komisi III. Desmond menyampaikan aspirasi masyarakat di mana banyak aduan dari mereka menyoal MA.
"Mahkamah Agung ini banyak banget laporannya khususnya warga masyarakat yang berhadapan dengan perkebunan, pengembang dan macam-macam yang berkaitan kalau sudah sengketa tentang lahan," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020).
Baca Juga: Geger Sengketa Lahan, Warga Kabupaten Kediri Ancam Bakal Boikot Pilkada
"Dari catatan kami, hampir hampir belum ada masyarakat yang bersengketa dengan di sektor-sektor yang berkaitan dengan penggunaan lahan rakyat dimenangkan," sambungnya.
Padahal, lanjut Desmond, MA dalam menjalankan administrasi, pengaturan dan pembiayaan kegiatan semuanya dibiayai dengan uang rakyat.
Walaupun Desmond tidak menampik bahwa para pengembang juga ikut membayar pajak.
Tetapi, Desmond meminta agar MA ke depannya dapat memberikan kepastian dengan keterpihakan kepada rakyat, bukan cuma kepada pengembang.
"Ini catatan saja agar ke depan keadilan dan kepastian hukum dan keterpihakan hukum terhadap rakyat sesuai dengan negara hukum," ujarnya.
Baca Juga: Sengketa Lahan Untag, Hakim Lepaskan Tedja Widjaja dari Semua Tuntutan
