Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu sebelumnya divonis enam tahun dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan penjara.
Selain terhadap terdakwa Wahyu, Jaksa KPK juga mengajukan banding terhadap perantara suap Wahyu, Kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina.
"Hari ini, KPK menyatakan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim dalam perkara an. terdakwa Wahyu setiawan dan Agustiani Tio F," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (31/8/2020).
Menurut Ali, alasan banding yang diajukan KPK karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama dalam hal tidak dipertimbangkannya pencabutan hak politik terhadap Wahyu Setiawan. Alasan banding lainnya, lanjut Ali, akan disusun dalam memori banding yang akan diserahkan JPU KPK kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Baca Juga: KPK Periksa Eks Direktur Poludara Mabes Polri Terkait Kasus Pesawat PTDI
Dalam vonis majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terhadap terdakwa Wahyu lebih ringan dua tahun dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut delapan tahun penjara denda Rp400 juta serta subsider enam bulan kurungan.
Wahyu telah terbukti bersalah dalam kasus suap PAW Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024. Wahyu telah menerima suap mencapai total SGD 19 ribu dan SGD 38,380 ribu atau setara Rp600 juta. Uang itu dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harun Masiku yang kini masih buron.
Dalam dakwaan, suap itu diterima Wahyu melalui perantara kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri dan Agustiani. Selain suap, Wahyu juga terbukti telah menerima gratifikasi sebesar Rp500 juta untuk membantu proses seleksi calon anggota KPU Daerah Papua Barat tahun 2020-2025.
