Infografis
Suara.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai pemerintah lebih memprioritaskan menggerakan ekonomi ketimbang mengedepankan penanganan pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Sebab, dia melihat kurva kasus Covid-19 yang justru kian merangkak naik.
Alamsyah mengatakan, di awal pandemi Covid-19 menerpa tanah air, pemerintah dihadapkan dalam dua pilihan yakni melindungi warganya dari penularan virus atau mementingkan roda perekonomian yang harus tetap berjalan.
Pilihan kedua, tentu akan mengorbankan nyawa warga karena penularan virus yang belum terkendali.
Baca Juga: Hari Pertama Perpanjangan PSBB, Kasus Corona di DKI Tambah 816 Orang
"Saya melihat pilihan kebijakan pemerintah cenderung pada yang kedua tapi kita kurang jujur untuk mengatakan itu," kata Alamsyah dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (29/8/2020).
Pandangan Alamsyah itu merujuk kepada tidak tegasnya pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.
Bermula ketika pemerintah sempat melarang warga mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri 2020.
Akan tetapi kebijakan itu kemudian dilonggarkan hingga saat ini masyarakat bisa melakukan perjalanan jarak jauh.
Apalagi, saat ini pemerintah juga menggelontorkan bantuan berupa uang tunai Rp 600 ribu bagi pegawai dan pelaku usaha.
Baca Juga: Gugus Tugas Covid-19 Sebut 11 Karyawan Telkom Bogor Positif Virus Corona
Provinsi DKI Jakarta sempat tegas menerapkan sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beberapa bulan lalu dengan mengawal ketat bagi siapapun yang hendak masuk ke wilayah ibu kota.
Namun, lagi-lagi kebijakan itu dilonggarkan sehingga aktivitas masyarakat di Jakarta kembali normal dan kasus penularan Covid-19 pun terus menanjak.
Dia menganggap hal itu harus terjadi karena Jakarta telah menjadi pusat ekonomi yang sulit dimatikan.
"Itu jelas terjadi tak kita bantah. Orang kembali dan wajar karena dilakukan pelonggaran jadi yang semula dari urban menyebar ke daerah dan kembali lagi dan memang akan begitu. Saya bukan ahli epidemiologi tapi kurva kita nggak turun-turun," pungkasnya.
