Perdana Menteri Shinzo Abe Mundur, Wariskan Abenomics dan Womenomics

Suara.com - Perdana menteri Shinzo Abe resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang karena masalah kesehatan.

"Meskipun ada satu tahun lagi dalam masa jabatan saya dan ada tantangan yang harus dihadapi, saya telah memutuskan untuk mundur sebagai perdana menteri," kata Shinzo Abe pada konferensi pers di Tokyo pada hari Jumat, disadur dari CNN.

Abe juga ingin meminta maaf kepada masyarakat Jepang karena tidak dapat menjalankan tugasnya selama pandemi virus corona.

Abe menderita kolitis, penyakit radang usus, yang juga merupakan faktor pengunduran dirinya yang tiba-tiba sebagai perdana menteri pada tahun 2007.

Baca Juga: Bak Buang Air di Bikini Bottom, Toilet Kafe Ini Dilengkapi Akuarium Raksasa

"Selama hampir delapan tahun saya mengontrol penyakit kronis saya, namun pada bulan Juni tahun ini saya melakukan pemeriksaan rutin dan ada tanda-tanda penyakit tersebut," ujar Abe.

"Saya membuat keputusan bahwa saya tidak boleh melanjutkan pekerjaan saya sebagai perdana menteri," jelas Abe.

Abenomics dan Womenomics

Ketika Shinzi Abe terpilih untuk masa jabatan kedua pada tahun 2012, Jepang berada dalam kondisi ekonomi lesu setelah beberapa dekade mengalami stagnasi.

Perdana menteri 65 tahun tersebut segera meluncurkan eksperimen besar yang dikenal sebagai "Abenomics", yang mencakup tiga anak panah - stimulus moneter besar-besaran, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan reformasi struktural.

Baca Juga: Studi Terbaru: Ozon Efektif Netralkan Covid-19

Kebijakannya tersebut dihargai oleh sekutunya karena menghidupkan kembali ekonomi Jepang dan meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor.

"Jepang bukan lagi Jepang masa lalu. Kami telah berhasil menembus 'tembok pengunduran diri' sepenuhnya." kata Abe pada Januari 2020.

Tetapi setiap keberhasilan Abenomics sebagian besar adalah menghindari penurunan terus-menerus daripada mendorong ledakan besar, dan negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia tetap mengalami masalah selama Abe menjabat.

Jepang tergelincir lebih dalam ke resesi karena pandemi Covid-19 melanda tahun ini. Faktor utama yang memengaruhi Abe selama menjabat adalah populasi negara yang menua dengan cepat.

Lebih dari sepertiga penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun, dan negara mencatatkan rekor baru tingkat kelahiran yang rendah pada tahun 2019.

Penurunan demografis Jepang berarti berkurangnya jumlah pekerja yang mendukung populasi lansia yang membutuhkan perawatan kesehatan dan pensiun.

Meskipun demikian, Abe tetap menjaga ketat imigrasi, yang dapat meningkatkan tenaga kerja.

Abe menyerukan perlunya reformasi gaya kerja, menyebut perempuan sebagai sumber daya yang paling kurang dimanfaatkan dan berjanji untuk meningkatkan representasi gender dan menutup kesenjangan dalam angkatan kerja dengan "womenomics".

Womenomics menjadi bagian penting dari kebijakan reformasi ekonominya yang dijuluki Abenomics. Ia ingin melibatkan lebih banyak perempuan ke dalam angkatan kerja.

Dikutip dari BBC, jumlah karyawan perempuan dalam angkatan kerja Jepang meningkat sejak 2012 - dan menurut angka OECD 2016, Abe juga benar dengan mengatakan bahwa tingkat pekerja perempuan lebih tinggi daripada Amerika Serikat untuk usia di atas 25 tahun.

Pada tahun 2016, tingkat pekerja wanita Jepang secara keseluruhan sebesar 66,1% jauh di atas rata-rata OECD sebesar 59,4%.

Namun demikian, kritikus mengatakan Abe masih belum berhasil mengatasi kesenjangan gender di negaranya atau menyelesaikan masalah yang menghalangi partisipasi perempuan dalam ekonomi.

Namun, Atsuko Muraki, profesor tamu di Universitas Tsuda dan mantan wakil menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, mengatakan pekerjaan perempuan di Jepang telah meningkat secara kuantitas tetapi tidak secara kualitas.

Hal ini dibuktikan dengan melihat lebih dekat pada jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan - hanya 12,4% legislator, pejabat senior dan manajer adalah perempuan, menurut angka WEF pada tahun 2018.

Pemerintahan Abe memberlakukan undang-undang yang bertujuan mencapai kesetaraan gender di tempat kerja pada tahun 2015. Itu mengaharuskan perusahaan dengan lebih dari 301 karyawan menetapkan target untuk meningkatkan pekerja perempuan di manajemen.